Kota Tangerang – Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kota Tangerang 2018 telah usai. Kendati demikian, masih banyak masyarakat Kota Tangerang yang tidak bisa melakukan pencoblosan untuk memilih calon Walikota dan Wakil Walikota Tangerang yang dirinya inginkan.
Salah satunya pasien dan segenap pegawai Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kota Tangerang yang belum melakukan pencoblosan pada pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tangerang.
Direktur Utama (Dirut) RSUD Kota Tangerang, Dr. Feriyansyah saat dikonfirmasi melalui via seluler menjelaskan serta membenarkan, bahwa pelaksanaan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tangerang belum dilaksanakan.
“Padahal pihak rumah sakit melalui Kehumasan dan Kasubag Umum, telah menghubungi secara internal jauh – jauh hari dan pada hari pelaksanaan pencoblosan dihubungin lagi sampai tiga kali, akan tetapi pihak penyenggara pemilihan tak kunjung datang juga,” ujar pria dengan sapaan akrab Dr. Fery, Kamis (28/6/2018)
Fery menjelaskan, pihaknya sudah mengikuti seluruh prosedural untuk menjadikan pasien dan pegawai menjadi peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tangerang 2018.
“RSUD sudah menyerahkan Daftar Pemilih Tetap (DPT) sebanyak 57 pasien yang menpunyai E-KTP Kota Tangerang, pada tanggal 26 Juni 2018. Apalagi ditambah dengan pagawai yang bertugas pada tanggal 27 Juni 2018 bisa sampai seratus lebih, semua fasilitas tempat sudah kita siapkan pada saat hari H nya,” imbuhnya
Fery membeberkan, faktor terjadinya pembatal pencoblosan oleh pasien dan segenap pegawai RSUD, dikarenakan belum adanya kesiapan alat pencoblosan dan alat logistik lainya.
“Pihak penyelenggara malah menyerahkan kepada Panwas, akan tetapi tidak disetujui. Lantaran kesiapan belum adanya alat pencoblosan dan Logistik lainnya,” terangnya.
Sementara itu Ketua Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kota Tangerang, Agus Muslim menjelaskan, terkait tidak adanya pelaksanaan penyoblosan di RSUD Kota Tangerang, dirinya akan mengkaji permasalahannya terlebih dahulu.
“Kami masih mengkaji dan mencari informasi secara detail, kenapa itu bisa terjadi,” jelas Agus Muslim.
“Artinya ada hak-hak pemilih yang terabaikan, kita kaji dan proses dulu temuannya secara detail masalah ini, kenapa ini bisa terjadi,” tukasnya. (ahmad/nji)
