Pandeglang – Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) milik Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pandeglang menjadi studi kaji Pemkab Bolaang Mongondow Selatan, Sulawesi Utara (Sulut).
Pandeglang dinilai berhasil menerapkan aplikasi Siskeudes lantaran banyak BUMDes dan UMKM yang lebih maju dibanding Bolaang Mongondow Selatan. Apalagi, aplikasi Siskeudes Pandeglang kini sudah naik menjadi versi 2.0.2.
Bupati Bolaang Mongondow Selatan Iskandar Kamaru menuturkan, meski daerahnya dinobatkan sebagai daerah dengan penyerapan dana desa terbaik di Provinsi Sulawesi Utara dan sudah menerapkan aplikasi yang sama, namun merasa perlu untuk mempelajari Siskeudes Pandeglang lantaran sudah lebih dulu menerapkan aplikasi tersebut.
“Pengelolaan BUMDes di sini juga sudah cukup baik, terkait UMKM-nya termasuk pengelolaan wisata bahari, pertanian. Maka itu yang menjadi dasar kami melakukan studi kaji. Nanti mana yang bisa diterapkan di daerah kami,” kata Iskandar di Pendopo Bupati Pandeglang, Rabu (2/10/2019).
Dia berharap, pengelolaan dana desa di wilayahnya tahun depan lebih baik setelah studi kaji ke Pandeglang. Apalagi, nilai dana desa untuk Bolaang Mongondow Selatan pada tahun 2020 juga akan mengalami peningkatan.
“Kami melihat Pandeglang sebagai daerah yang sudah memakai Siskeudes-nya sudah lebih baik dari kami. Maka kami datang ke sini untuk sharing supaya pengelolaan dana desa kami lebih baik lagi,” katanya.
Menurut Bupati Pandeglang Irna Narulita, kedatangan Pemkab Bolaang Mongondow Selatan bisa menjadi sarana transfer pengetahuan, mengingat Bolaang Mongondow Selatan punya capaian baik berupa penyerapan dana desa terbaik sehingga Pemkab Pandeglang bisa ikut menjaring informasi.
“Pandeglang kan sudah memakai elektronik proposal yang memudahkan agar pencairan tidak menghambat pembangunan. Kami juga bisa banyak belajar dari mereka karena sudaj 5 kali dapat WTP. Dan laporan Siskeudes mereka juga terbaik di Sulut,” ungkap Irna.
Kata Irna, semula Siskeudes sempat disangsikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) perihal efektivitas. Namun, dengan adanya apresiasi dari daerah lain, menunjukkan bahwa aplikasi tersebut memiliki nilai manfaat yang baik bagi pemda.
“Di Banten ini baru kami (yang menerapkan Siskeudes). Meski dulu sempat disangsikan oleh KPK terkait efektivitasnya. Namun sekarang lebih transparan dan memudahkan koordinasi untuk perencanaan, penganggaran, pencairan, dan laporan mudah sekali,” tutur Irna.
Namun, Pemkab Pandeglang akan terus menyempurnakan aplikasi terapan BPPT itu. Sebab diakuinya, masih banyak kekurangan yang mesti dibenahi.
“Kami terus berkoordinasi, karena kami mengadopsi dari BPKP dan Kemendagri. Tentunya kalau masih ada kekurangan, nanti kami sempurnakan lagi,” tutup Irna.(aep/and)
Discussion about this post