SuaraNusantara.com – Ketua DPRD Kabupaten Nias Selatan Elisati Halawa mengharapkan pemerintah daerah kabupaten Nias Selatan untuk serius dalam penanganan pembebasan kawasan Nias Selatan yang termasuk dalam Hutan Lindung.
Hal ini disampaikan oleh Elisati Halawa saat DPRD Nias Selatan rapat bersama dengan Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Nias Selatan.
“Satu hal yang harus di selesaikan adalah terkait status kabupaten nias selatan yang sebagian besar masih kawasan hutan lindung.” Ujarnya
Dia menyampaikan agar dalam penyusunan perda RT/RW Kabupaten Nias Selatan diharapkan dapat menuntaskan permasalahan yang sangat serius terkait wilayah Nias Selatan yang sebagian besar masih dalam wilayah hutan lindung.
“Ini masalah serius, kedepan bisa saja masyarakat kita digusur dari kebun atau tempat tinggal mereka karena status tanah yang mereka tempati adalah hutan lindung.” Jelasnya
Elisati pun mendorong pemerintah daerah kabupaten nias selatan untuk membentuk tim khusus untuk penanganan masalah ini.
“Saya usulkan supaya dibentuk tim khusus untuk masalah pembebasan ini, sehingga ini bisa cepat kelar dan masyarakat dapat memperoleh sertifikat hak milik atas tanah yang dia tempati selama ini.” Ujarnya
Dia pun menambahkan bahwa kendala selama ini, sebagian besar masyarakat Nias Selatan tidak mendapat sertifikat hak milik atas tanah mereka karena status tanah yang mereka tempati itu masih dalam wilayah hutan lindung.
“Selama ini banyak masyarakat yang tidak mendapat sertifikat hak milik atas tanah mereka, karena terhalang oleh status tanah yang mereka tempati sebagai kawan hutan lindung.”
Dia berharap masalah ini dapat segera diselesaikan dan menjadi atensi pemerintah daerah Nias Selatan di Tahun 2023 ini.(timred)
Discussion about this post