Suaranusantara.com – Isu pemakzulan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang digulirkan oleh sekelompok orang yang menamakan diri Petisi 100 tidak mendapat tanggapan dari Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Mantan Presiden RI itu mengaku tidak ingin berkomentar terkait hal tersebut.
“Saya tidak memberikan komentar itu, ya,” kata SBY singkat setelah menghadiri acara pertemuan kader Partai Demokrat dan masyarakat di Gedung Pemuda, Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah, Selasa (16/1/2024).
Hal senada juga diungkapkan oleh Sekretaris Majelis Tinggi Partai Demokrat, Andi Alfian Mallarangeng. Ia menegaskan, pemakzulan Presiden adalah kewenangan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sesuai dengan aturan yang berlaku.
“Selama itu sesuai dengan aturannya, memenuhi syarat, kan ranahnya DPR,” ucap Andi, yang juga mantan Menteri Pemuda dan Olahraga periode 2009-2012.
Andi menambahkan, Partai Demokrat saat ini lebih fokus pada Pemilu 2024. Ia berharap, pemilu dapat berlangsung secara jujur, adil, dan demokratis.
“Sekarang kami fokus pada pemilihan umum. Baru kemudian nanti kita dapat pemerintahan baru,” tutur Andi.
Sebelumnya, Petisi 100 mendatangi Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD pada Selasa (9/1/2024). Mereka melaporkan dugaan kecurangan Pemilu 2024 dan meminta Mahfud untuk memakzulkan Jokowi.
Namun, Mahfud menolak usulan tersebut dengan alasan tidak sesuai dengan konstitusi. Ia juga mengatakan, pemakzulan Presiden adalah proses yang panjang dan sulit.
Discussion about this post