Kampanye di Cirebon, Ganjar Kembali Banggakan Program KTP Sakti

Suaranusantara.com- Ganjar Pranowo, calon presiden nomor urut 3, memiliki tekad untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, salah satunya melalui implementasi Program KTP Sakti.

Menurut Ganjar, program tersebut bertujuan untuk menyelaraskan data nasional, sehingga bantuan-bantuan nasional dapat diberikan secara lebih akurat, termasuk pupuk subsidi, BBM bersubsidi untuk nelayan, dan pemutihan kredit macet bagi petani dan nelayan.

“Program unggulan KTP Sakti sebagai sinkronisasi data nasional supaya bantuan-bantuan nasional untuk mengurangi beban masyarakat tepat sasaran,” ujar Ganjar saat berkampanye di di stadion Bima, Cirebon, Sabtu, (27/1/2024).

“Sama dengan petani kami sampaikan masih sama dengan yang biasa disampaikan, tolong dong pak pupuk. Ini sesuatu yang dibunyikan di hampir seluruh tempat di Indonesia, maka menurut saya menjadi prioritas yang harus ada,” jelas Ganjar.

Tidak hanya itu, Ganjar, juga akan memperhatikan sektor pendidikan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM). Kesejahteraan guru menjadi salah satu prioritas utama yang akan ditingkatkan.

“Guru sebagai pelita dalam kegelapan mesti mendapat perhatian secara layak,” tegas Ganjar.

Ganjar juga berjanji memperhatikan kesejahteraan guru agama. Menurutnya kesejahteraan guru agama tidak hanya pemberian insentif namun dapat membangun karakter anak negeri.

“Kita punya harapan besar, mereka juga bisa membangun karakter anak negeri gitu ya,” ujarnya.

Ganjar Pranowo menegaskan bahwa kekuasaan memiliki batasan dan tidak boleh disalahgunakan. Ganjar menyampaikan, dia dan Mahfud Md berkomitmen untuk menjunjung tinggi integritas.

“Buat Pak Mahfud, buat Ganjar, buat pasangan Ganjar-Mahfud, buat kami, integritas itu yang paling utama,” kata Ganjar, saat orasi di ‘Hajatan Rakyat’.

Menurut dia, integritas juga terkait sikap saat seseorang memegang kekuasaan. Dia mengingatkan, bahwa setiap kekuasaan memiliki batasannya. Ganjar pun bahkan dengan lantang menegaskan, haram hukumnya apabila ada orang yang menyalahgunakan kekuasaan.

“Buat kami, jabatan itu ada batasannya. Maka siapapun yang memegang jabatan di republik ini ada batasannya. Maka, ketika kita semua mendapatkan amanah, haram hukumnya untuk menyalahgunakan kekuasaan, setuju?” tegas Ganjar.

Lebih lanjut, Ganjar juga menyinggung, seseorang yang mendapatkan amanah kekuasaan harus tetap berpegang pada konstitusi. Tidak boleh ada aturan dan norma yang dilanggar.

Komitmen itu, kata Ganjar, menjadi pegangannya dan Mahfud apabila diberi amanah oleh rakyat untuk memimpin Indonesia untuk lima tahun mendatang.

“Ketika kita bicara harus membawa amanah dan harus dilaksanakan dengan baik-baik, harus anti KKN, maka laksanakanlah amanah konstitusi itu dengan baik. Kenapa? Itu perintah dari konstitusi,” tegasnya.

“Sekali lagi, menjaga integritas itu penting. Menyalahgunakan kewenangan dan kekuasaan itu haram hukumnya,” imbuh Ganjar.

Kata Ganjar, melalui KTP Sakti, bantuan yang disalurkan diharapkan dapat meringankan beban masyarakat.