Ribuan Pelaku UMKM di Lebak Belum Kantongi Sertifikat Halal

SuaraNusantara.com – Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Lebak, Banten, mencatat jumlah pelaku UMKM di bidang kuliner mencapai 9.166.

Namun, dari jumlah tersebut, baru 115 pelaku usaha yang sudah mengantongi sertifikat halal.

“Kalau dari hasil fasilitasi yang kami lakukan berjalan tiga tahun, baru 115 pelaku UMKM yang sudah punya legalitas produk, salah satu didalamnya sertifikat halal,” kata Kabid UMKM pada Dinkop dan UKM Lebak, Juli Zakiah, Jumat (22/3/2024).

Selain sertifikat halal, legalitas produk bagi pelaku UMKM meliputi hak merek, uji mutu kedaluwarsa umur simpan produk, hak merek dan PIRT (Pangan Industri Rumah Tangga).

Setiap tahun, Dinkop Lebak hanya mampu memfasilitasi 35-40 pelaku usaha untuk mendapatkan legalitas produknya. Hal ini karena kondisi kemampuan anggaran yang dialokasokan oleh Pemkab Lebak.

“Pengurusan legalitas produk juga bisa dilakukan secara mandiri oleh teman-teman UMKM,” ucap Juli.

Ia menerangkan, proses permohonan legalitas produk berupa sertifkat halal juga bisa dilakukan dengan bantuan dari pendamping proses produk halal (PPH) yang direkrut Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH).

Akan tetapi, Juli mengaku, tidak mengetahui berapa pelaku usaha yang sudah memiliki sertifikat halal hasil dari pendampingan PPH.

Namun ia memperkirakan, masih ada ribuan pelaku UMKM yang hingga saat ini belum memiliki sertifikat halal.

“Berapa jumlah pelaku UMKM yang sudah memiliki sertifikat halal melalui pendampingan PPH ini kami tidak memiliki datanya. Tapi kemungkinan, masih ada ribuan UMKM yang belum. Ini terus kami dorong dan diharapkan jumlah setiap tahun lebih banyak,” paparnya.

Juli menyampaikan, sebelum tanggal 18 Oktober 2024, seluruh produk makanan dan minuman yang dijual pelaku usaha diwajibkan memiliki sertifikat halal.

Hal itu diatur dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal yang diubah dengan UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Kemudian diatur pula dalam Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal.(Def)