Suaranusantara.com – Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung pastikan rekrutmen petugas Penanganan Prasarana dan Sarana Umum (PPSU) tingkat kelurahan dilakukan secara transparan.
Hal ini disampaikan Pramono dalam menjawab kekhawatiran publik soal kemungkinan adanya praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) serta pungutan liar (pungli) dalam proses perekrutan itu.
“Yang jelas saya sudah membaca komen-komen yang dilakukan oleh publik, yang selama ini menjadi kekhawatiran kalau tidak dilakukan secara transparan. Maka saya sudah meminta untuk dilakukan secara transparan, terbuka,” tutur Pramono di Jakarta Pusat, Kamis (17/4/2025).
Selian itu, kata politisi PDIP ini, dalam rapat penetapan PPSU tersebut nantinya akan dihadiri langsung oleh Pramono dan Wakilnya, Rano Karno.
“Dan untuk penetapannya, bukan panitia kecil yang menentukan. Tetapi nanti harus dilaporkan di dalam rapat yang dihadiri oleh gubernur, wakil gubernur, untuk dilihat secara terbuka, supaya kekhawatiran untuk tidak transparan kemudian diisi oleh saudara-saudaranya itu terjadi,” katanya.
“Maka untuk itu kami, saya meminta untuk dilakukan secara transparan, terbuka. Termasuk saya ingin tahu bagaimana scoring penilaiannya, karena ini menjadi harapan masyarakat,” tambah Pramono.
Lebih lanjut, Pramono mengatakan bahwa ini merupakan perekrutan PPSU pertama dengan menggunakan ijazah SD.
“Dan inilah pertama kali untuk rekrutmen baru yang menggunakan ijasa SD. Seperti yang perkep yang saya katakan sebelumnya,” ucapnya.
Diketahui, Pemprov DKI Jakarta akan membuka rekrutmen sebanyak 1.652 petugas Penanganan Prasarana dan Sarana Umum (PPSU) tingkat kelurahan.
Discussion about this post