Pengelolaan Dana Bantuan Tsunami Pandeglang Dinilai Tak Transparan

Kabupaten Pandeglang – Pengelolaan dana bantuan untuk masyarakat korban bencana tsunami di Kabupaten Pandeglang dituding tidak transparan.

“Dana bantuan tsunami yang didapatkan dari para relawan kenapa tidak disalurkan? Kenapa pula itu harus dirahasiaka? Jangan sampai bencana yang menimpa Kabupaten Pandeglang justru dijadikan pendapatan untuk meraup keuntungan,” sebut Ketua PMII Pandeglang, M. Basyir, di depan Pendopo Bupati Pandeglang, Kamis (27/6/2019.

Basyir mencontohkan, bantuan Rp1 miliar dari Pemprov Jawa Barat. Dia menyebut total bantuan hingga mencapai Rp5,9 miliar lebih.

Namun, besarnya dana bantuan yang diterima, justru berbanding terbalik dengan kondisi di lapangan. Ia menyebut jika penyalurannya yang tidak merata, dan masih banyak kebutuhan dasar yang tidak terpenuhi.

“Karena pada faktanya mereka korban bencana tsunami sampai hari ini belum sama sekali menerima bantuan yang bersumber dari sumbangan para relawan yang dikelola oleh Pemda Pandeglang,” ungkap Basyir.

Sementara, menurut Basyir, pembangunan Hljunian sementara (Huntara) yang telah diisi oleh korban tsunami seolah hasil dari kesukesan Pemkab Pandeglang dalam menangani pasca bencana.

“Padahal pembanguan Huntara tersebut sangat jelas bersumber dari BUMN dan pemerintah pusat,” katanya.

Mahasiswa mendesak Pemkab Pandeglang memuat informasi seputar pengelolaan mengenai pemasukan dan pengeluaran dalam bentuk grafik secara rinci dan bisa diakses dengan mudah oleh masyarakat, termasuk membuat regulasi terkait penyaluran bantuan dalam bentuk tunai.

Sementara itu, Sekda Pandeglang Ferry Hasanuddin menanggapi santai tudingan tersebut. Kata Ferry, saat ini pemerintah lebih fokus terhadap penanggulangan pasca bencana.

“Kalau mau nuding tidak transparan monggo, kalau tidak jelas monggo, saya bebas. Tetapi sampai saat ini semua konsentrasi dalam penanggulangan bencana, semua dinas, BPBD,” ujar Ferry.

Bantuan keuangan seperti dari BNPB dan sejumlah pihak telah dimasukkan ke kas daerah. Sementara terkait transparansi dan pertanggungjawaban dana tersebut, sambung Ferry akan dilaporkan secara kelembagaan ke DPRD.

“Dalam penanganan (bantuan keuangan) tsunami kami meminta pendampingan ke BPKP bersama Inspektorat,” tandas Ferry.(aep/and)