Sumut – SuaraNusantara
Presiden Joko Widodo menyerahkan 1.158 sertifikat tanah kepada perwakilan warga di Taman Raja Batu, Kabupaten Mandailing Natal, Sumatera Utara. Sertifikat tersebut diberikannya seusai menyerahkan Kartu Indonesia Sehat (KIS), Kartu Indonesia Pintar (KIP), Pemberian Makanan Tambahan (PMT), dan Program Keluarga Harapan (PKH), Sabtu (25/3/2017).
“Sertifikatnya disimpan di tempat aman, jangan kena bocor. Itu hak dan status hukum untuk warga pemilik tanah yang berlaku di Indonesia,” kata Jokowi.
Presiden mengaku sudah memerintahkan kepala badan pertanahan untuk memberikan lima juta sertifikat tanah pada 2017 ini. Kalau ada kekurangan pada juru ukur, Jokowi mengatakan bisa menggunakan tenaga outsourcing.
Program reformasi agraria merupakan wujud nyata keadilan. Di negara maju, kata dia, sertifikat adalah hak pertama yang dimiliki seorang warga negara. “Tahun depan targetnya tujuh juta sertifikat. Rakyat bisa maju jika punya sertifikat,” ujarnya.
Pasalnya, sertifikat bisa dijadikan agunan untuk mengajukan pinjaman. “Untuk agunan, untuk modal kerja. Jangan dibelikan mobil, tidak produktif, tujuannya supaya menambah penghasilan dan modal lebih banyak,” katanya lagi.
Dia menjelaskan, saat 100 tahun kemerdekaan Republik Indonesia pada 2045 mendatang, pendapatan per kapita akan mencapai 2.900 dollar AS, tidak ada kemiskinan saat itu. “Untuk mencapainya, syaratnya stabilitas politik,” tegas Jokowi.
Sebelumnya, Menteri Agraria Tata Ruang yang juga Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Sofyan Djalil dalam laporannya menyampaikan, 1.158 sertifikat tanah itu dibagikan kepada perwakilan masyarakat Sumatera Utara meliputi BUMN, TNI/Polri, buruh, wiraswasta, petani, dan masyarakat lainnya.
Jumlah penerima sertifikat di Kabupaten Madina sebanyak 200 orang, Kota Padangsidempuan 80 orang, Kota Tanjungbalai 60 orang, Kabupaten Langkat 150 orang, Kabupaten Tapanuli Utara 65 orang, Kota Binjai 15 orang, Kabupaten Nias 9 orang, dan Kabupaten Serdang Bedagai 75 orang.
Kemudian di Kabupaten Samosir sebanyak tiga orang, Kabupaten Tapanuli Tengah 29 orang, Kota Sibolga 34 orang, Kota Tebingtinggi lima orang, Kabupaten Humbanghasundutan 21 orang, Kabupaten Tapanuli Selatan 64, Kabupaten Nias Selatan dua orang, Kabupaten Asahan 100 orang, Kota Medan 19 orang, Kota PematangSiantar 25 orang, Kabupaten Simalungun 65 orang, Kabupaten Toba Samosir 17 orang, dan Kabupaten Labuhanbatu 55 orang.
Penulis: AJB
