Suaranusantara.com- Menghadapi data BPS yang mencatat 7,28 juta pengangguran per Februari 2025, Ketua DPR RI Puan Maharani meminta semua pemangku kepentingan segera memberikan jawaban atas penyebab dan solusi masalah ketenagakerjaan ini.
Dalam pernyataannya di Gedung DPR, Puan Maharani menyampaikan bahwa DPR akan memanggil stakeholder terkait untuk mengetahui bentuk solusi serta tindak lanjut yang akan diambil.
Ia juga menekankan bahwa Komisi IX DPR harus intensif melakukan pengawasan terhadap program-program pemerintah, terutama di bawah Kementerian Ketenagakerjaan, agar target penurunan pengangguran dapat tercapai.
Puan mengingatkan bahwa DPR memiliki fungsi strategis untuk menindaklanjuti kebijakan eksekutif dan memastikan setiap langkah pemerintah dalam mengatasi pengangguran diawasi secara menyeluruh.
“Karena DPR itu kan sebenarnya hanya menindaklanjuti, memberikan pengawasan terkait dengan apa yang akan dilakukan oleh eksekutif,” tutur Puan.
Dalam data BPS, persentase jumlah pengangguran per Februari yakni 4,76 persen. Pengangguran yang dimaksud yakni penduduk usia 15 tahun ke atas yang tidak bekerja namun sedang mencari pekerjaan, mempersiapkan usaha baru, sudah diterima bekerja/sudah siap berusaha tetapi belum mulai bekerja/berusaha, atau merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan (putus asa).
Meski begitu, tingkat pengangguran terbuka (TPT) pada Februari 2025 justru mengalami penurunan, meski jumlah penganggur meningkat.
Puan pun mengingatkan Pemerintah untuk memberi perhatian serius mengenai jumlah pengangguran yang melonjak. Ia menegaskan, DPR akan mengawal dan mengawasi tindaklanjut pemerintah terhadap data terbaru BPS mengenai angka pengangguran yang meningkat di Indonesia.
“Apa tindak lanjut dari eksekutif dari hasil data BPS yang ada. Kita akan minta komisi terkait untuk bisa menindaklanjuti hasil data statistik tersebut,” tegas Puan.
Discussion about this post