Suaranusantara.com- Menteri Pertanian (Mentan), Andi Amran Sulaiman mengungkapkan temuan mengejutkan terkait peredaran beras oplosan di Indonesia yang ternyata sudah berlangsung cukup lama.
Kementerian Pertanian (Kementan) pada 6–23 Juni 2025, melakukan pemeriksaan 268 merek beras yang dijual di sejumlah pasar yang ada pulau Jawa, Sumatera Utara, Kalimantan Selatan dan Sulawesi Selatan, ditemukan bahwa mayoritas beras yang beredar tidak sesuai standar mutu.
“Dari hasil pengecekan, 85 persen beras tidak sesuai mutu. Ada yang dioplos, ada juga yang hanya diganti kemasannya. Beras curah dijual sebagai beras premium. Ini momentum emas untuk menata tata kelola beras nasional,” kata Mentan Amran saat Raker dengan Komisi IV di Kompleks Parlemen, Jakarta, pada Rabu (16/7/2025).
Menurutnya, berdasarkan hasil estimasi, kerugian ekonomi akibat praktik curang ini sangat besar. Untuk beras medium, kerugian ditaksir mencapai Rp 65,14 triliun, sedangkan beras premium mencapai Rp 34,21 triliun. Total kerugian masyarakat diperkirakan mencapai Rp 99 triliun per tahun.
Amran menjelaskan, estimasi kerugian Rp 99 triliun berasal dari potensi penyalahgunaan sistem distribusi beras subsidi, seperti SPHP, di mana hanya 20 persen yang benar-benar ditampilkan di etalase toko, sementara 80 persen lainnya dioplos atau dijual tidak sesuai peruntukan.
“kerugian negara itu estimasi kita serahkan pada hukum, SPHP diserahkan pada toko 20 persen etalase 80 dioplos ini kerugian negara. Kalau Rp 99 triliun ini (kerugian) masyarakat setahun, tapi kalau ini terjadi 10 tahun, 5 tahun, karena sudah lama terjadi pak,” jelasnya.
Tak hanya mutu, lanjut Amran, beras-beras tersebut juga tidak sesuai dengan ketentuan Harga Eceran Tertinggi (HET) dan berat kemasan. Sekitar 59,78 persen tidak sesuai HET, sementara 78,14 persen tidak sesuai berat. Misalnya, kemasan beras bertuliskan 5 kg, namun berat sebenarnya hanya 4,5 kg.
“Beberapa merek sudah mulai menarik produknya dari pasar dan mengganti harga sesuai standar. Menurut laporan, para pelaku mengakui dan mulai melakukan perbaikan,” terangnya.
Amran juga menjelaskan terkait kenaikan harga beras dipasaran akibat adanya anomali di pasar yakni meski produksi beras naik sebesar 14 persen atau lebih dari 3 juta ton menurut data BPS, harga di tingkat konsumen tetap naik. Padahal, harga di tingkat petani atau penggilingan justru menurun sebulan terakhir.
“Seharusnya jika harga di petani turun, harga di pasar juga turun. Ini jelas menunjukkan ada masalah dalam rantai distribusi yang harus segera dibenahi,” pungkasnya. (IF)
Discussion about this post