Suaranusantara.com- Dewan Pimpinan Cabang Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (DPC GMNI) Kota Mataram menggelar aksi damai di perempatan Islamic Center, Jumat (1/8), sebagai bentuk evaluasi terhadap 285 hari masa kerja Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Aksi ini berlangsung bertepatan dengan kunjungan Wapres ke Mataram untuk menghadiri penutupan Festival Olahraga Rekreasi Nasional (FORNAS).
Dalam aksi tersebut, para kader GMNI menyampaikan orasi secara bergiliran dan membagikan selebaran berisi kritik tajam terhadap kinerja Wapres Gibran, hal tersebut dilakukan sebagai bentuk kecintaannya terhadap Bangsa dan Negara. Aksi berlangsung tertib namun kami mendapat tekanan secara verbal oleh aparat kepolisian agar kami tidak melanjutkan aksi.
Ketua DPC GMNI Kota Mataram, Satya Ubhaya Sakti, menegaskan bahwa aksi ini bukan bentuk penolakan terhadap kedatangan Wakil Presiden ke Nusa Tenggara Barat, melainkan bagian dari tanggung jawab moral mahasiswa untuk melakukan kontrol sosial atas janji-janji politik yang dinilai belum terealisasi secara konkret.
“Kami menghormati kehadiran Wapres ke NTB. Namun, sebagai organisasi yang berpihak pada kepentingan rakyat, kami merasa perlu menyampaikan evaluasi terbuka. Janji penciptaan 19 juta lapangan kerja yang digaungkan saat kampanye, hingga hari ini belum terlihat wujud nyatanya. Justru yang terjadi, data menunjukkan ribuan pekerja mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK) di awal masa pemerintahan ini” ujar Satya.
Mengacu pada laporan serikat buruh, tercatat sekitar 60 ribu buruh di berbagai sektor telah kehilangan pekerjaan hanya dalam tiga bulan pertama 2025. Sementara data resmi Kementerian Ketenagakerjaan mencatat sebanyak 42.385 orang di-PHK sepanjang Januari hingga Juni 2025.
“Tidak semua anak muda Indonesia seperti mas Wapres, punya privilege, yang bahkan bisa membuat aturan menyesuaikan terhadap dirinya” Sambung Satya.
Selain itu, GMNI juga menyoroti ketimpangan perhatian antara kegiatan seremonial dan penanganan persoalan mendasar masyarakat. Menurut Satya, pembangunan daerah harus diarahkan pada hal-hal yang lebih substansial, seperti pendidikan, pengentasan pengangguran, dan pemerataan akses ekonomi.
“Kami mendesak Gubernur NTB agar tidak sekadar hadir dalam agenda-agenda simbolik, tetapi benar-benar bekerja menangani persoalan yang dihadapi rakyat di daerah, seperti tingginya angka pengangguran, akses pendidikan yang belum merata, dan ketimpangan sosial-ekonomi,” tegasnya.
Aksi ini merupakan bentuk konsistensi DPC GMNI Kota Mataram dalam menjalankan fungsi kontrol sosial serta menyuarakan kepentingan rakyat, baik di tingkat lokal maupun nasional. GMNI menegaskan komitmennya untuk terus mengawal jalannya pemerintahan secara kritis dan bertanggung jawab demi terciptanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
Discussion about this post