Tunjangan DPR Tuai Protes Rakyat, Seluruh Fraksi DPR RI Sepakat Evaluasi

Suaranusantara.com- Tunjangan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) mendapat protes keras dari rakyat. Terlebih kenaikan tunjangan DPR RI ini terjadi di saat perekonomian rakyat tengah sulit.

Atas dasar itulah, membuat rakyat protes, marah mendesak agar DPR RI dibubarkan. Terlebih lagi ada lima orang Anggota Dewan yang membuat pernyataan dan perbuatan yang dinilai telah melukai hati rakyat.

Kelima orang Anggota Dewan yang membuat pernyataan serta perbuatan yang melukai hati rakyat itu di antaranya Ahmad Sahroni, Nafa Urbach, Uya Kuya, Eko Patrio dan Adies Kadir.

Akibat pernyataan dan perbuatan yang melukai hati rakyat, kelima orang itu dinonaktifkan oleh partai politiknya masing-masing terhitung sejak Senin 1 September 2025.

Ahmad Sahroni dan Nafa Urbach dinonaktifkan oleh Partai Nasional Demokrat (NasDem). Sementara, Uya Kuya dan Eko Patrio oleh Partai Amanat Nasional (PAN). Sedangkan Adies Kadir oleh Partai Golkar.

Ahmad Sahroni sebelumnya membuat pernyataan terkait desakan pembubaran DPR RI. Di mana Sahroni mengatakan bahwa rakyat yang mendesak pembubaran DPR adalah orang tolol.

“Mental manusia yang begitu adalah mental orang tertolol sedunia. Catat nih, orang yang cuma bilang bubarin DPR itu adalah orang tolol sedunia. Kenapa? Kita nih memang orang semua pintar semua? Enggak bodoh semua kita,” ujar Sahroni saat melakukan kunjungan kerja di Polda Sumut, Jumat 22 Agustus 2025.

Perkataannya memantik amarah rakyat. Rakyat dihina disebut sebagai orang tolol.

Rakyat pun menggelar aksi demo besar-besaran yang akhirnya berujung ricuh hingga memakan korban jiwa.

Tunjangan Anggota Dewan yang memantik kemarahan rakyat, seluruh fraksi di DPR RI sepakat untuk mengevaluasi tunjangan bagi anggota DPR.

Mereka mengatakan demikian usai kemarahan publik tumpah di jalan atas isu kenaikan tunjangan, termasuk perumahan.

PDI Perjuangan melalui Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR, Said Abdullah mengatakan bahwa pihaknya meminta untuk dihentikan soal tunjangan rumah bagi Anggota Dewan serta fasilitas lainnya.

“Fraksi PDI Perjuangan DPR RI meminta untuk dihentikan tunjangan perumahan terhadap anggota DPR serta fasilitas lainnya yang di luar batas kepatutan, dan semua itu akan menjadi pelajaran buat kami ke depannya,” kata Said dalam keterangannya, Sabtu 30 Agustus 2025.

Senada dengan PDI Perjuangan, Ketua Fraksi Partai Golkar M Sarmuji juga memastikan siap jika tunjangan DPR dievaluasi. Ia juga meminta agar semua anggota DPR mulai menjaga sikap ke depannya.

“Kita sudah menyatakan lebih dulu kemarin bahwa kami siap dievaluasi dan direvisi fasilitas kami jika dipandang berlebihan,” kata Sarmuji.

Kemudian, Ketua Fraksi Partai Gerindra DPR RI Budisatrio Djiwandono juga menyampaikan siap meninjau ulang sejumlah tunjangan bagi anggota DPR demi menyikapi keluhan masyarakat yang berujung pada aksi unjuk rasa di sejumlah daerah.

“Untuk itu kami siap untuk meninjau ulang, serta menghentikan tunjangan-tunjangan tersebut,” kata Budisatrio dalam pernyataannya, Sabtu.

Hal yang sama juga disampaikan Sekretaris Fraksi Partai NasDem Ahmad Sahroni. Sebelumnya, Sahroni mengaku setuju ada evaluasi total tunjangan yang diterima para anggota DPR.

Sekretaris Fraksi PKB Jazilul Fawaid juga menegaskan akan menyetujui evaluasi tunjangan anggota DPR RI.

“Kami setuju evaluasi tunjangan dengan tetap meningkatkan kinerja anggota,” kata Jazilul.

Kemudian, Fraksi PAN juga mendukung peninjauan ulang secara menyeluruh mengenai tunjangan para anggota DPR RI, termasuk tunjangan rumah Rp50 juta per bulan yang dianggap memicu kemarahan rakyat.

Selanjutnya Sekjen PKS, Muhammad Kholid menyatakan bahwa PKS mendukung peniadaan tunjangan rumah dinas bagi Anggota DPR RI.

Ia menyebut langkah ini sejalan dengan prinsip pengelolaan anggaran negara secara hemat, tepat guna, dan berorientasi pada kepentingan rakyat.

“Sikap ini selaras dengan semangat untuk menjalankan pemerintahan yang efektif, efisien yang menekankan perlunya kedisiplinan fiskal dalam pengelolaan anggaran,” ujar Kholid dalam rilis resminya.

Terakhir Partai Demokrat yang menegaskan mendukung evaluasi pemberian tunjangan bagi anggota DPR.

Ketum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono menyatakan tidak ingin isu tunjangan anggota DPR semakin berlarut.

“Jadi artinya kami tidak ingin itu menjadi isu yang berlarut-larut, kita tolak (tunjangan berlebihan anggota DPR) karena sekali lagi, suasana dan situasinya belum tepat. Itu paling tidak langkah awal yang beberapa hari yang lalu sudah disampaikan oleh ketua fraksi, namun malam hari ini saya tegaskan kembali,” kata AHY di Cikeas.