Suaranusantara.com- Belum ada setahun menjabat sebagai Menteri Keuangan (Menkeu) di era pemerintahan Prabowo-Gibran, Sri Mulyani kini terdepak dari posisi tersebut.
Sebab, Senin sore 8 September 2025 posisi Sri Mulyani sebagai Menkeu resmi digantikan oleh Purbaya Yudhi Sadewa.
Purbaya resmi dilantik oleh Presiden RI Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan menggantikan Sri Mulyani.
Ekonom dari Center of Economic and Law Studies (CELIOS) merespons positif atas pergantian Sri Mulyani dari Menkeu.
Melalui Direktur Eksekutif CELIOS Bhima Yudhistira mengatakan, pergantian ini merupakan berita positif bagi ekonomi.
“Pengumuman pergantian Sri Mulyani dari posisi Menteri Keuangan merupakan berita yang positif bagi ekonomi,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Senin 8 September 2025.
Menurutnya, tuntutan untuk mengganti Sri Mulyani sudah lama diserukan oleh berbagai organisasi think tank, dan masyarakat sipil. CELIOS menilai Sri Mulyani tidak mampu mendorong kebijakan yang berkeadilan.
“Sebagai bentuk kritik atas ketidakmampuan Menteri Keuangan dalam mendorong kebijakan pajak yang berkeadilan, pengelolaan belanja yang hati-hati, dan naiknya beban utang yang kian mempersempit ruang fiskal,” tambah dia.
Bhima menambahkan, sebagai lembaga riset independen, CELIOS akan terus mengawal kebijakan Menteri Keuangan pengganti Sri Mulyani secara kritis dan objektif berbasis data.
“Kami menekankan bahwa tugas Menteri Keuangan yang baru yang sangat mendesak untuk mengembalikan kepercayaan publik,” katanya.
Pertama, memastikan strategi penerimaan pajak dilakukan dengan memperhatikan daya beli kelompok menengah dan bawah, seperti menurunkan tarif PPN menjadi 8%, dan menaikkan PTKP menjadi Rp 7 juta per bulan.
Kebijakan pajak juga harus menyasar sektor ekstraktif melalui pajak produksi batubara, dan pajak windfall profit (anomali keuntungan).
Selain itu pajak kekayaan berupa 2% pajak bagi aset orang super kaya merupakan hal yang urgen dilakukan untuk menekan ketimpangan, sekaligus memperbesar penerimaan negara.
Kedua, efisiensi anggaran wajib dilakukan dengan dasar kajian makroekonomi yang transparan, tidak mengganggu pelayanan publik dan infrastruktur dasar.
Selain itu efisiensi yang salah dilakukan oleh Sri Mulyani harus di evaluasi ulang karena telah menimbulkan guncangan pada dana transfer daerah dan kenaikan pajak daerah yang merugikan masyarakat.
“Ketiga, segera melakukan restrukturisasi utang pemerintah, menekan beban bunga utang, membuka ruang debt swap for energy transition (menukar kewajiban utang dengan program transisi energi), debt swap for nature (menukar utang dengan konservasi hutan/ mangrove/karst), dan debt cancellation (pembatalan utang yang merugikan),” tambah dia.
Keempat, mencopot Wakil Menteri dan pejabat di Kementerian Keuangan yang melakukan rangkap jabatan di BUMN, karena bertentangan dengan keputusan MK dan menghindari konflik kepentingan.
Kelima, mengevaluasi seluruh belanja perpajakan (stimulus dan insentif fiskal) yang merugikan keuangan negara.
Perusahaan yang telah mendapatkan tax holiday dan tax allowances wajib diaudit baik laporan keuangan dan dampak yang dihasilkan bagi penyerapan tenaga kerja.
Tidak boleh lagi ada insentif fiskal yang memperburuk ketimpangan antara perusahaan skala besar dan pelaku usaha UMKM. Kami juga mendorong transparansi pemberian insentif fiskal secara berkala kepada publik,” tutupnya.
Senada, Direktur Eksekutif Institute for Development Economics and Finance (INDEF) Tauhid Ahmad mengatakan pergantian bendahara negara ini akan memberikan dampak positif mengingat Purbaya yang saat ini menjabat sebagi Ketua DK Lembaga Penjaminan Simpanan (LPS) sudah lama terlibat dalam Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK).
“Menurut saya sisi positifnya karena Pak Purbaya kan ekonom, dia juga pemimpin salah satu lembaga sebagai anggota KSSK,” kata Tauhid.
Menurutnya posisi Purbaya di KSSK dinilai membuat dirinya sudah sangat terbiasa dengan makroekonomi dan kondisi pasar Indonesia.
Menjadikannya salah satu orang yang paling mengerti dengan kondisi perekonomian dan Keuangan bangsa saat ini.
“Karena kan di KSSK tadi dia sebetulnya kan lama di ekonomi market, punya banyak pengalaman di market. Soalnya sepak terjangnya, kemudian policy-policy di LPS kan juga banyak melihat situasi market,” paparnya.
Meski begitu, ia menilai pergantian posisi Menteri Keuangan dari Sri Mulyani ke Purbaya tentu akan menimbulkan dinamika pasar, terutama dari pasar investasi dalam negeri. Sebab banyak investor sudah percaya dengan stabilitas keuangan RI di tangan Sri Mulyani.
“Saya kira pasti akan ada dinamika pasar. Pasar agak terkejut dan sebagainya. Saya kira pasti ada dalam 1-2 bulan. Tapi saya yakin bisa positif kembali karena kan selama ini Bu Sri Mulyani kan memimpin lebih dari 10 tahun jadi investor sangat percaya,” tuturnya.
“Tapi saya kira ya pada suatu saat kan Sri Mulyani memang harus berganti dan karena Pak Purbaya merupakan anggota KSSK saya kira positifnya investor sudah tahu betul kinerjanya selama ini. Jadi nanti akan sangat tergantung apa yang akan disampaikan oleh beliau setelah dilantik ya,” sambung Tauhid.
Discussion about this post