Suaranusantara.com- Wakil Ketua MPR RI sekaligus Anggota Komisi VIII DPR RI dari FPKS yang di antaranya membidangi urusan agama, Hidayat Nur Wahid, memastikan pendidikan keagamaan termasuk di antaranya pendidikan Islam memiliki landasan sejarah perjuangan untuk Indonesia merdeka, serta pijakan konstitusi yang disepakati para Founding Fathers.
HNW sapaan akrabnya menyebut muatan tersebut tercantum pada Pembukaan UUDNRI 1945, Sila Pertama Pancasila dan Pasal 31 UUD NRI 1945 perubahan keempat yang merupakan perjuangan dan bukti keberpihakan DPR/MPR RI di era reformasi.
“Di Pasal 31 terkait pendidikan sebagai pilar terpenting untuk kemajuan bangsa menyongong Indonesia Emas 2045, jelas termaktub tujuan pendidikan nasioanal yaitu meningkatan iman, takwa, akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa (ayat 3), hingga dalam hal memajukan ilmu pengetahuan dan tehnologi tetap dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama (ayat 5), menjadi bukti kuatnya landasan konstitusi untuk hadirnya pendidikan Agama termasuk Islam bagi kemajuan generasi penerus bangsa. Dan itu sejatinya dampak logis dari fakta mensejarah bahwa para pendiri bangsa (anggota BPUPK, Panitia 9 maupun PPKI) semuanya beragama bukan dari kelompok Komunis/Atheis, bahkan banyak yang memiliki latar belakang pendidikan Islam baik di Madrasah maupun Pesantren, dari dalam negeri maupun luar negeri seperti KH Wahid Hasyim, KH Mas Mansur, Ki Bagus Hadikusumo, KH Kahar Mudzakkir, KH A Sanusi, H Agus Salim dll,” ujar Hidayat pada Program Peningkatan Mutu Pendidikan Islam di SIT Insan Mandiri, Senin (29/9).
Anggota DPR RI Fraksi PKS ini menyebut, dengan landasan konstitusional mensejarah yang kuat tersebut, maka hadirlah regulasi turunannya dalam bentuk Undang-Undang yang juga sangat mengakomodir pendidikan Agama Islam dengan berbagai sistemnya.
Di antaranya ada UU No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, di mana madrasah secara eksplisit disebut dalam Pasal 17, 18, dan 30 sebagai satuan pendidikan formal berbasis keagamaan.
Kemudian hadir juga UU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pesantren yang mengakomodir tiga jenis pendidikan Islam (Pesantren), yakni dalam bentuk pengkajian kitab kuning (salafiyah), pola pendidikan Muallimin, hingga pendidikan yang terintegrasi antara keagamaan dengan pendidikan umum.
Dengan diakomodirnya beragam jenis dan methode pendidikan Islam tersebut, maka lembaga pendidikan Islam memiliki legalitas kelembagaan yang kuat untuk menyelenggarakan kegiatan belajar mengajar dengan para siswa atau santri. Dan juga menjadi dasar dukungan Negara terhadap pendidikan Islam, baik dalam bentuk dukungan asas legalitas, anggaran, sarana prasarana, kesejahteraan guru, dll.
Dirinya berperan agar landasan konstitusional dan UU yang kuat terhadap pendidikan Agama termasuk Islam tersebut harus terus dijaga dan dikawal dengan mensukseskannya, agar jangan sampai hilang dengan berbagai menuver politik seperti pada upaya perubahan UU maupun revisi ke depannya.
“Sehingga pendidikan Agama termasuk Islam, terus bisa menjadi solusi, alternatif dan berkontribusi maksimal mendidik generasi Z, Alpha dll, yang berkualitas dan berdaya saing, untuk menghadirkan dan mengisi Indonesia Emas 2045,” pungkasnya.
Program Peningkatan Mutu Pendidikan Islam kali ini merupakan kerja sama DPR RI, Kemenag, dan UIN Syarif Hidayatullah. Hadir sebagai pembicara guru besar pendidikan UIN Syarif Hidayatullah Prof. Husni Rahim, Presiden Direktur Insan Mandiri Dr. Karim Santoso, dan Direktur SIT Insan Mandiri Dr. Heni Lestari, serta turut diikuti ratusan guru dari berbagai lokasi di Jakarta.
Discussion about this post