Jakarta-SuaraNusantara
Keterlibatan Gerakan PKK sebagai gerakan nasional dengan kelembagaan yang terstruktur secara hierarkis, mulai dari tingkat pusat sampai dengan tingkat desa/kelurahan, memiliki potensi yang luar biasa jika digerakkan dengan optimal.
“Oleh karena itu, menjadi sangat tepat bilamana Pemerintah dan Pemerintah Daerah memberikan fasilitasi untuk penguatan kelembagaan Gerakan PKK,” kata Plt. Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Hadi Prabowo, membacakan sambutan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo, pada acara Pelantikan 5 Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi di Gedung Sasana Bhakti Praja Kantor Pusat Kemendagri, Jakarta, Selasa (25/7/2017).
Adapun 5 Ketua TP PKK Provinsi yang dllantik, yakni: Riawina, S.S (Ketua TP PKK Provinsi Kepulauan Riau, Happy Djarot Saiful Hidayat (Ketua TP PKK Provinsi DKI Jakarta, Yuliana Mandacan (Ketua TP PKK Provinsi Papua Barat), Dra. Hj. Andi Ruskati (Ketua TP PKK Provinsi Gorontalo).
Lebih lanjut dikatakan, Mendagri selama ini tidak pernah meragukan peran Gerakan PKK sebagai mitra kerja Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam meningkatkan keberdayaan dan pelayanan masyarakat guna mencapai kesejahteraan.
Untuk itu, selaku Ketua Pembina TP PKK Pusat, Mendagri minta agar para Ketua TP PKK Provinsi sesuai dengan peraturan yang berlaku untuk bersama-sama melakukan aksi nyata dan berbuat yang terbaik bagi masyarakat.
Hal tersebut sekaligus untuk menepis anggapan yang kurang tepat terhadap keberadaan Gerakan PKK, sebagai gerakan yang penuh dengan agenda seremonial semata.
“Sekali lagi, tunjukkanlah bahwa Gerakan PKK itu nyata dan bermanfaat bagi peningkatan kesejahteraan keluarga dan masyarakat secara keseluruhan. Buktikanlah pula bahwa Gerakan PKK itu sesungguhnya adalah gerakan pemberdayaan masyarakat yang dimulai dari keluarga,” tuturnya.
Ketua Umum TP PKK Erni Guntarti Tjahjo Kumolo juga meminta kepada para Ketua TP PKK Provjnsi yang baru dilantik untuk memahami program-program atau program prioritas pemerintah daerah.
Terutama, Rata Erni, kegiatan yang berkaitan dengan janji-janji program Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih pada saat kampanye beberapa waktu lalu. Momentum sepera inilah yang perlu dicermati oleh segenap jajaran Tim Penggerak PKK.
Erni menjelaskan, Gerakan PKK dengan 10 Program Pokoknya pada dasamya sudah menggambarkan bahwa yang dilakukan oleh Gerakan PKK mencakup seluruh kebutuhan dasar hidup manusia sejak masih dalam kandungan sampai dengan lanjut usia.
Namun demikian, Erni meminta kepada para Ketua TP PKK untuk tetap memperhatikan situasi dan kondisi serta prioritas dari masing masing daerah.
“Lakukan pemetaan agar dapat diketahui di mana dan bagaimana 10 Program Pokok PKK itu dapat dilaksanakan,” ujar Emi.
Erni mengambil contoh Kepulauan Riau sebagai daerah yang bercirikan kepulauan, harus mampu mendayagunakan potensi hasil laut untuk kemajuan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
“Kembangkanlah produksi hasil laut ini melalui fungsi pembinaan oleh Tim Penggerak PKK secara berjenjang sampai dengan Kelompok-kelompok PKK, untuk kemudian dibimbing agar dapat diolah dalam berbagai varian, lalu dikemas secara apik sehingga mempunyai nilai tambah yang dapat meningkatkan pendapatan keluarga,” papar Emi.
Begitupun, lanjut Erni, dengan daerah lain, seperti DKI Jakarta dengan cara memaksimalkan keberadaan Ruang Terpadu Ramah Anak, atapun Gorontalo dengan Seni Karawo. “Agar dapat dijadikan ikon sebuah daerah,” tandas Emi.
Tak Iupa Erni juga menyoroti hasil ekspos Ketua Komnas Perlindungan Anak Indonesia KPAII terhadap Papua Barat yang dinilai tengah mengalami Darurat Kekerasan terhadap anak.
Atas hal tersebut, Erni meminta TP PKK Provinsi Papua Barat segera mengambil sikap dan inisiatif untuk menyusun program aksi penanggulangan kekerasan terhadap anak.
“Anak adalah generasi penerus pembangunan daerah dan pembangunan bangsa. Anak adalah sumberdaya manusia masa depan yang harus dibina kualitas hidupnya,” ungkap Erni.
Khusus untuk Sulawesi Barat, Emi memberikan apresiasi atas kenaikan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang cukup signifikan, yakni dari 64,4% pada tahun 2016 menjadi 71,41% pada tahun 2017.
“Sedikit atau banyak, saya percaya bahwa hal ini tentu ada peranan dan konbibusi dari Gerakan PKK di Provinsi Sulawesi Barat,” ujar Erni.
Penulis: Askur
