Suaranusantara.com- Viral di media sosial di mana Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan, Zulkifli Hasan atau akrab disapa Zulhas tengah dicecar oleh aktor Amerika Harrison Ford. Zulhas dicecar oleh Ford terkait kerusakan hutan di Indonesia. Dalam percakapan itu, salah satu hutan di Indonesia yang dibahas oleh Ford adalah Tesso Nilo yang berada di Pelalawan Riau.
Mengingat, Zulhas pada kala itu menjabat sebagai Menteri Kehutanan (Menhut) periode 2009-2014.
Adapun video itu merupakan video lawas yang berlangsung dua belas tahun silam tepatnya September 2013.
Di mana dalam cuplikan atau potongan video, Zulhas terlihat tertawa saat menanggapi pernyataan Ford yang membahas Tesso Nilo.
Alhasil, sikap Zulhas itu memantik kemarahan publik. Zulhas pun mengklarifikasi terkait video viral itu melalui sebuah podcast bersama Denny Sumargo yang dapat dilihat di akun YouTube @CurhatBang.
Kata Zulhas, kala itu, ia diminta menerima kunjungan Harrison Ford yang sedang melakukan proses syuting film dokumenter bertema lingkungan berjudul ‘Years of Living Dangerously’.
Zulhas pun ingin menjadikan pertemuan itu ajang dialog terbuka yang membahas persoalan kerusakan hutan, termasuk kondisi yang terjadi di Tesso Nilo.
“Ada tamu terkenal namanya Harrison Ford. Saya diminta untuk menerima (kunjungan). Tapi saya justru ingin debat terbuka di depan media soal isu kerusakan hutan, termasuk Tesso Nilo,” ujar Zulhas dalam siniar Denny Sumargo tersebut, dilihat Selasa 2 Desember 2025.
Namun, rencana itu tidak pernah terlaksana bahkan hingga saat ini. Zulhas menyebutkan bahwa tim produksi telah menyiapkan format wawancara secara sepihak.
Saat ia tiba di ruang kerjanya, kamera sudah terpasang di berbagai sudut tanpa sebelumnya diberi kesempatan mengatur skema dialog.
“Begitu saya duduk, dia masuk dan ternyata itu shooting film. Tentu ada pahlawan dan ada penjahatnya, dan saya dianggap penjahatnya,” ungkapnya.
Potongan video yang viral itu, tegas Zulhas, tidak menampilkan jawaban lengkapnya, sehingga konteks sebenarnya hilang.
Ia menyebut situasi Tesso Nilo saat itu tidak bisa diselesaikan hanya dengan instruksi kementerian karena negara masih berada dalam fase yang ia sebut sebagai “surplus demokrasi”.
Fase tersebut menggambarkan situasi ketika banyaknya kepentingan dan tekanan membuat pemerintah tidak dapat mengambil keputusan secara tegas.
Menurutnya, kewenangan publik di era awal reformasi sangat besar, hingga membuat pejabat pemerintah ragu untuk melakukan tindakan yang berpotensi memicu konflik di lokasi rawan.
“Dia menganggap Indonesia seperti Amerika. Saya bilang, ini bukan Amerika. Pejabat-pejabat saat itu takut sama rakyat karena rakyat begitu berkuasa setelah reformasi. Masuk ke Tesso Nilo saja saya tidak bisa, di sana ada lebih dari 50 ribu orang,” tuturnya.
Ia pun sudah meminta tim Harrison Ford untuk membuka sesi diskusi di hadapan puluhan awak media.
Namun, keinginannya tidak ditanggapi. Ia menilai proses wawancara justru dipindahkan ke ruang tertutup, sehingga masalah yang muncul ke publik menjadi tidak seimbang dan hanya menggambarkan satu sisi.
Dalam penjelasannya, Zulhas juga menyinggung akar persoalan kerusakan hutan yang menurutnya berkaitan dengan kewenangan daerah yang terlalu longar pada awal penerapan otonomi.
Bupati, kata dia, memiliki ruang besar dalam menerbitkan izin kebun dan tambang.
“Kebun-kebun itu dulu bupati bisa kasih izin. Tambang juga. Itu kewenangan mereka. Zaman saya baru sistemnya konkuren, harus bareng-bareng dengan gubernur. Tapi kerusakannya sudah terjadi sejak lama,” jelasnya.
Ia mencontohkan kasus di Sumatera Utara, di mana 40.000 hektare kawasan hutan lindung telah berubah menjadi kebun sawit.
Meski proses hukumnya selesai dan para pelakunya telah dipidana, namun negara tetap kesulitan mengambil kembali lahan tersebut.
“Sudah masuk penjara, sudah dinyatakan bersalah, tapi lahannya tidak bisa saya ambil. Baru sekarang bisa, setelah ada Satgas yang dipimpin Menhan,” tegasnya.
Discussion about this post