Suaranusantara.com – Akademisi sekaligus pengamat politik, Rocky Gerung, mengkritik keras wacana pemilihan kepala daerah (pilkada) melalui DPRD.
Menurutnya, langkah tersebut bertentangan dengan semangat reformasi dan mencederai kedaulatan rakyat.
Rocky menilai pilkada lewat DPRD berpotensi mereduksi demokrasi karena pemilihan hanya didasarkan pada kepentingan elite, bahkan diukur dari “tebalnya amplop”, bukan pada kompetensi calon pemimpin
“Upaya kita untuk solidarity humanity dibatalkan dengan usulan memilih kepala daerah hanya melalui DPRD. Karena akan dinilai dengan tebalnya amplop,” ujar Rocky, dikutip dari situs DPD PDIP Jawa Timur.
Ia juga menegaskan bahwa alasan mahalnya biaya demokrasi tidak bisa dijadikan pembenaran untuk mengembalikan mekanisme pilkada ke DPRD. Menurutnya, perjuangan menuju negara demokrasi tidaklah mudah dan tidak seharusnya dinodai dengan kemunduran ke pola era Orde Baru.
Rocky menambahkan, di era saat ini rakyat membutuhkan pemimpin yang berkualitas, dan hal itu hanya bisa dibuktikan melalui pemilihan langsung. Dengan begitu, masyarakat dapat melihat dan menilai secara langsung kapasitas serta kelayakan calon pemimpin.
“Padahal kita ingin uji kemampuan calon-calon pemimpin kita. Kita ingin pastikan bahwa demokrasi memang mahal tapi jangan dibuat murah dengan menjual murah kedaulatan rakyat,” ujarnya.
Lebih lanjut, Rocky mengajak masyarakat, khususnya generasi muda, untuk lebih jeli dan tidak terjebak dalam arogansi kekuasaan. Ia juga mengimbau agar publik memilih partai politik yang benar-benar menjunjung tinggi nilai human solidarity, bukan sekadar retorika.
“Partai mana yang mampu mengucap secara tegas bahwa kami hanya percaya human solidarity. Anda pilih partai-partai, Anda lihat kalau mereka tidak mengerti soal humanity, tinggalkan partai partai itu,” pungkas Rocky.
Discussion about this post