Suaranusantara.com – Badan Pusat Statistik (BPS) mulai menggelar rangkaian sosialisasi Sensus Ekonomi 2026 (SE2026), sebuah agenda nasional yang akan memotret lebih dari 42 juta unit usaha di seluruh Indonesia.
Berbeda dengan sensus penduduk, SE2026 menyasar langsung pelaku usaha sebagai responden utama. Inilah yang membuat sensus kali ini disebut sebagai yang paling menantang sepanjang sejarah pelaksanaannya.
Sekretaris Utama Badan Pusat Statistik (BPS) Zulkipli mengatakan pelaksanaan SE2026 ini merupakan amanat dari undang-undang di mana sensus ekonomi dilakukan setiap 10 tahun sekali.
“Ini adalah sensus yang paling berat karena kita berhadapan langsung dengan pelaku usaha yang tentu memiliki pertimbangan tersendiri terkait data yang akan mereka sampaikan,” kata Zulkipli dalam acara Sensus Ekonomi 2026 di Jakarta pada Rabu, 25 Februari 2026.
SE2026 merupakan sensus ekonomi kelima yang dilaksanakan BPS.
Pendataan akan mencakup 38 provinsi dan 514 kabupaten/kota, dengan pengecualian sektor pertanian, administrasi pemerintahan, dan aktivitas rumah tangga untuk konsumsi sendiri.
Untuk menjawab tantangan partisipasi, BPS menyiapkan pendekatan baru berbasis teknologi digital serta kolaborasi lintas kementerian, lembaga, dan asosiasi pelaku usaha.
Strategi ini dinilai penting karena skala pendataan yang masif tidak mungkin ditangani sendiri oleh BPS dan Pendataan akan dilakukan dalam dua fase.
Tahap pertama berlangsung pada 1–30 Mei 2026 menggunakan metode Computer Assisted Web Interviewing (CAWI) yang menyasar usaha besar dengan alamat email aktif.
Tahap kedua dilaksanakan pada 16 Mei hingga 31 Juli 2026 melalui metode Computer Assisted Personal Interview (CAPI), yang difokuskan pada usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) serta usaha besar yang belum memiliki email.
Pendekatan ganda ini diharapkan mampu meningkatkan efisiensi sekaligus menjaga kualitas data. Di sisi lain, tantangan terbesar bukan hanya pada cakupan wilayah, melainkan pada tingkat respons atau response rate.
Staf Ahli Menteri Komunikasi dan Digital Bidang Komunikasi dan Media Massa, Molly Prabawati, menekankan bahwa keberhasilan SE2026 sangat ditentukan oleh tingkat kepercayaan pelaku usaha.
Menurut survei internal BPS tahun 2025, sebanyak 68 persen pelaku usaha menyatakan bersedia berpartisipasi jika memperoleh penjelasan yang jelas tentang tujuan dan manfaat sensus. Namun, 27 persen lainnya masih ragu karena khawatir data mereka disalahgunakan.
Kekhawatiran ini menjadi perhatian serius pemerintah. BPS menegaskan bahwa seluruh data yang dikumpulkan dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik, yang menjamin kerahasiaan informasi responden.
“Komunikasi publik menjadi kunci. Pelaku usaha harus yakin bahwa data mereka aman dan hanya digunakan untuk kepentingan statistik, bukan untuk kepentingan perpajakan atau penegakan hukum,” ujar Molly.
SE2026 tidak sekadar mencatat jumlah usaha, data yang dikumpulkan akan memotret struktur ekonomi nasional secara menyeluruh, termasuk perkembangan ekonomi digital dan ekonomi berbasis lingkungan.
Hasil sensus ini nantinya menjadi rujukan utama dalam perencanaan pembangunan, kebijakan industri, penguatan UMKM, hingga transformasi ekonomi hijau.***
Discussion about this post