Suaranusantara.com- Gubernur Bali I Wayan Koster pada Selasa 4 Agustus 2026 menemui Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung di Balai Kota. Pertemuan kedua kepala daerah itu membahas terkait pembangunan yang di mana pemerintah daerah harus mencari pembiayaan yang inovatif.
Pembiayaan inovatif itu mulai dari skema obligasi hingga creative financing. Adapun pertemuan ini, turut serta dihadiri Bupati Badung I Wayan Adi Arnawa.
“Kami berdiskusi tentang berbagai hal, di antaranya tentang creative financing, tentang obligasi, tentang KLB (Koefisien Lantai Bangunan), SP3L dan macam-macam,” kata Pramono di Balai Kota DKI Jakarta, Selasa 4 Agustus 2026.
Pramono mengatakan kondisi ekonomi saat ini membuat peningkatan APBD tak bisa lagi mengandalkan cara-cara konvensional.
Menurutnya, pembiayaan infrastruktur daerah dapat dilakukan dengan cara yang berbeda.
“Karena bagaimanapun dalam kondisi ekonomi yang seperti ini, tantangan untuk bisa meningkatkan APBD enggak bisa dengan cara yang konvensional, harus ada yang disebut dengan out of the box,” ujarnya.
Menurut Pramono, salah satu pembahasan ialah peluang Badung menerbitkan obligasi daerah untuk membiayai pembangunan infrastruktur, terutama mengatasi kemacetan.
Ia mencontohkan APBD Badung yang mencapai sekitar Rp 13 triliun tapi masih membutuhkan pembiayaan tambahan untuk proyek-proyek strategis.
“Badung pasti bisa seperti Jakarta untuk menerbitkan obligasi daerah, sehingga kami berdiskusi tentang itu,” ujarnya.
Selain itu, Pramono berbagi pengalaman mengenai penerapan kebijakan KLB di Jakarta. Menurutnya, mekanisme kompensasi bagi bangunan yang melebihi ketentuan dapat menjadi salah satu sumber pendapatan daerah.
Kalau lebih tinggi dari ketentuan ya harus bayar. Bayarnya buat siapa? Buat rakyat, buat masyarakat, buat membangun Bali, buat membangun Jakarta,” ungkapnya.
Di sisi lain, Pramono mengungkap rencana penerbitan obligasi daerah Jakarta telah memperoleh persetujuan prinsip dari pemerintah pusat. Namun, prosesnya masih harus melalui sejumlah tahapan.
“DKI Jakarta enggak mungkin melangkah seperti ini tanpa persetujuan pemerintah pusat. Salah satu persetujuan prinsip yang kami dapatkan adalah dari Menko Perekonomian,” ujarnya.
Ia mengatakan persetujuan juga nantinya harus diperoleh dari Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan, dan Bappenas sebelum obligasi diterbitkan.
Pramono juga menegaskan kemampuan fiskal Jakarta masih sangat kuat. Menurutnya, kapasitas penerbitan obligasi daerah Jakarta bisa mencapai Rp 20 triliun, namun Pemprov hanya berencana menerbitkan sekitar Rp 3,5 triliun.
“Jakarta itu mempunyai kemampuan untuk obligasi sampai dengan Rp 20 triliun, tetapi kita hanya memakai Rp 3,5 triliun saja. Jadi masih sangat aman untuk Jakarta,” ucapnya.
Sementara itu, Gubernur Bali I Wayan Koster mengatakan kunjungannya ke Balai Kota Jakarta merupakan tindak lanjut arahan Menteri Dalam Negeri untuk mempelajari skema pembiayaan yang tengah disiapkan Pemprov DKI.
“Kami mendapat arahan dari Bapak Menteri Dalam Negeri untuk studi dengan Bapak Gubernur DKI berkaitan dengan creative financing,” ujar Koster.
Ia menyebut ada tiga hal utama yang dipelajari, yakni obligasi daerah, pemanfaatan koefisien bangunan dalam tata ruang, dan berbagai inovasi pembiayaan infrastruktur di luar APBD.
Koster mengatakan sejumlah inisiatif yang dipaparkan Pramono akan dipelajari lebih lanjut untuk diterapkan di Bali, terutama dalam mendukung pembangunan infrastruktur dan meningkatkan kualitas pariwisata.
“Kami akan tindak lanjuti di tingkat tim teknis supaya proses ini bisa berjalan lebih cepat dan tentu saja kami akan menyesuaikan dengan regulasi yang ada,” imbuhnya.
Discussion about this post