Suaranusantara.com- Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Pratikno ditunjuk oleh Presiden Prabowo Subianto sebagai Ketua Percepatan Pendidikan Negeri Gratis, Rabu 23 September 2026.
Pratikno menjelaskan Prabowo berkomitmen ingin seluruh biaya pendidikan negeri baik SD, SMP, SMA-SMK hingga perguruan tinggi digrastiskan.
Prabowo, kata Pratikno ingin akses pendidikan dapat dijangkau oleh seluruh anak-anak dari berbagai lapisan ekonomi, utamanya menengah ke bawah.
“Bagaimana pendidikan ini menjangkau seluruh anak-anak di semua lapisan ekonomi,” kata Pratikno, usai rapat terbatas (ratas) bersama Prabowo pada Rabu di Istana, Jakarta.
Senada dengan Pratikno, Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi (Mendiktisaintek) Brian Yuliarto, menjelaskan bahwa dalam rapat dibahas mengenai beberapa opsi untuk menggratiskan pendidikan di perguruan tinggi negeri.
Kendati demikian, Brian belum bisa memberikan kepastian karena masih dalam proses perhitungan dari beberapa opsi yang dimaksud.
Mulai dari menghitung Uang Kuliah Tunggal (UKT) hingga Iuran Pengembangan Institusi (IPI).
“Tadi beberapa hitung-hitungan sudah kita lakukan, beberapa analisa mulai dari pendapatan UKT (Uang Kuliah Tunggal) yang ada saat ini, kemudian berapa Iuran Pengembangan Institusi (IPI) pada jalur mandiri. Kemudian juga pendapatan lainnya yang karena di perguruan tinggi negeri kadang pendapatan dari pascasarjana menyubsidi program sarjana ya,” kata Brian, pada kesempatan yang sama.
Namun belum bisa dijelaskan opsi yang akan diambil pemerintah untuk menggratiskan uang kuliah. Tapi Brian menegaskan bahwa diskusi terkait opsi yang diambil berdasarkan ruang fiskal yang tersedia di APBN.
“Harapannya bapak presiden menginginkan secepat-cepatnya program menggratiskan uang kuliah ini bisa dijalankan. Namun tentu kita akan melalui tahapan-tahapan ya, tidak langsung,” tutur Brian.
Dari rapat itu, presiden juga menunjuk Menteri Koordinator PMK Pratikno sebagai ketua tim khusus untuk menghitung dan menelaah yang lebih dalam untuk menggratiskan uang kuliah ini.
Tim itu juga terdiri dari Menteri Keuangan Suahasil Nazara, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Menteri Agama Nazaruddin Umar, dan lainnya.
“Harapannya dalam waktu barangkali 2 minggu sampai 1 bulan begitu ya, akan kita dapatkan lagi hitung-hitungan yang lebih rasional, tahapan-tahapan yang lebih baik begitu ua,” katanya.
“Sehingga nanti kita akan melaporkan kembali kepada presiden untuk menetapkan kembali bagaimana langkah, tahapan, sehingga keinginan dan arahan bapak presiden untuk menggratiskan perguruan tinggi negeri ini dapat dilakukan,” tambahnya.
Menurutnya dari hitungan kasar, setidaknya dibutuhkan Rp93 triliun per tahun dari hitungan standar biaya program studi setiap mahasiswa per wilayah, tiap tahun.
“Kita sudah ada hitunganya sejak 2024, dihitung oleh Kementerian. Nah itu kita gunakan sebagai standar acuan makanya kemarin keluar angka Rp93 triliun yang pernah saya sampaikan di komisi sepuluh,” tuturnya.
Brian juga menjelaskan bahwa dana yang digunakan untuk menggratiskan kuliah ini melalui APBN.
“Jadi ini adalah anggaran yang nantinya apakah itu menggantikan IPI (Iuran Pengembangan Institusi) pada jalur mandiri, apakah itu UKT yang selama ini didapatkan untuk operasional kampus. Itu yang akan digantikan oleh pemerintah gitu,” tuturnya.
Lalu untuk TK hingga SMA-SMK, Prabowo akan memberikan pendidikan gratis dimulai dari taman kanak-kanak sampai SMA.
“Komitmen beliau untuk memberikan layanan pendidikan gratis bagi murid di pendidikan dasar dan menengah dan ini juga dimulai dari Taman Kanak-Kanak hingga itu yang perlu kami tekankan,” tutur Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti.
Mu’ti juga mengatakan, cara pemerintah memberikan bantuan ini melalui dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan Program Indonesia Pintar (PIP), yang akan diberikan ke seluruh murid di sekolah dasar dan taman kanak-kanak.
Dana BOS itu diberikan untuk biaya operasional sekolah, gaji guru non-ASN, hingga perbaikan ringan sekolah, dan mendukung kegiatan ekstrakurikuler.
“Jadi selama ini anak-anak atau murid yang belajar di sekolah dasar dan taman kanak-kanak mulai tahun ini itu mendapatkan dana BOS untuk semua murid, dan kemudian dana PIP untuk murid dari keluarga yang tidak mampu,” katanya.
Terkait dengan gaji guru di sekolah negeri, khususnya yang berstatus PPPK akan dibayarkan oleh pemerintah pusat seperti guru PNS.
“Kalau guru PNS digaji oleh pusat, dan nanti guru PPPK juga nanti pada waktunya akan digaji oleh pusat,” jelasnya.
Adapun, gaji non-ASN yang mengajar di sekolah negeri nantinya akan bisa dibayarkan melalui dana BOS dengan presentase 20%.
Menurut Mu’ti pemerintah juga akan memperkuat keluatas guru melalui berbagai pelatihan yang akan dipenuhi dana APBN.
Lanjut Mu’ti, pendidikan gratis yang dimaksud, termasuk penyediaan buku, seragam sekolah, sampai biaya ekstrakurikuler siswa.
Discussion about this post