Suaranusantara.com- Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) resmi mencabut surat keterangan (suket) penyetaraan ijazah pendidikan Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka, Kamis 12 November 2026.
Pencabutan suket itu sesuai dengan arahan dari Mahkamah Agung (MA) yang memerintahkan melalui putusan dalam nomor 742 K/TUN/2026 tanggal 3 Oktober 2026.
Pencabutan suket itu telah disampaikan ke Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).
“Nah, terkait hal mana, mengingat objek sengketa ini adalah sama dengan hal yang di perkara 62 dengan 255, nah sebagai pelaksanaan perkara yang telah berkekuatan hukum tetap, kami sudah menyampaikan surat ke Ketua Pengadilan Tata Usaha Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta di pagi hari tadi,” kata pengacara Kemendikdasmen selaku pihak tergugat di Pengadilan Tata Usaha Negara, Jakarta Timur, Kamis 12 November 2026.
Kemendikdasmen mengatakan putusan Mahkamah Agung (MA) memiliki kekuatan hukum tetap.
“Untuk itu, mengingat objek sengketa ini adalah sudah kami cabut, secara faktual dinyatakan sudah tidak ada, kami memohon untuk pemeriksaan lebih lanjut dihentikan atau tidak dilanjutkan, Yang Mulia. Sebagai tembusan, jika Yang Mulia berkenan, kami ingin menyerahkan dokumen tersebut sebagai tembusan kepada Yang Mulia,” ujarnya.
Pihak Kemendikdasmen meminta persidangan gugatan PT Mercy Toga Kirana terkait suket penyetaraan pendidikan Gibran dihentikan. Kemendikdasmen mengatakan objek gugatan perkara ini, suket Gibran, sudah dicabut.
“Bahwa sekaligus kami sampaikan, pagi tadi kami juga telah menyampaikan surat kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, terkait dengan pelaksanaan putusan kasasi nomor 742 K/TUN/2026 tanggal 3 Oktober 2026, juncto putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta nomor 130/B/Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tanggal 12 Agustus tahun 2026, juncto putusan Tata Usaha Negara Jakarta nomor 62/G/2026/Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tanggal 21 Mei 2026,” ujarnya.
Discussion about this post