Suaranusantara.com- PDI Perjuangan enggan berkomentar terkait Wakil Presiden (Wapres) RI baru pengganti Gibran Rakabuming Raka.
Menurut PDI Perjuangan, pemilihan Wapres baru merupakan hak prerogatif Presiden Prabowo Subianto.
“Saya, urusan wapres (pengganti Gibran), no comment ya, karena itu hak prerogatif Presiden itu, jadi biar Presiden menentukan calonnya yang bisa sejalan dengan Presiden,” kata Ketua DPP PDI Perjuangan Bidang Kehormatan, Komarudin Watubun di Gedung DPR, Jakarta, Selasa 17 November 2026.
Walau enggan berkomentar, Komar mewanti-wanti dalam menentukan Wapres baru, agar polemik Gibran dijadikan pengalaman supaya tidak terulang lagi.
Dia mengatakan, pemilihan wapres Prabowo pada Pilpres 2024 juga terkesan hanya berorientasi kekuasaan sehingga urusan pemerintahan justru menjadi kacau.
“Yang penting pengalaman kemarin tidak boleh terulang lagi kan, karena kemarin lebih ke orientasi kekuasaan, akhirnya orang, praktik negara menjadi kacau balau. Jadi kalau untuk pengajuan wapres baru, saya nggak komentar, itu hak prerogatif Pak Prabowo sebagai Presiden,” kata Legislator Fraksi PDIP itu.
Adapun MPR telah memutuskan bahwa sidang paripurna pemilihan dan pelantikan Wapres baru diundur dari sebelumnya tanggal 2 Desember menjadi 9 Desember 2026.
Mundurnya jadwal sidang paripurna merupakan usulan dari Presiden Prabowo Subianto.
“Dalam surat Presiden, Presiden mengusulkan agar sidang paripurna dalam rangka pemilihan Presiden jabatan Wakil Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia diusulkan tanggal 9 Desember,” ujar Ketua MPR Ahmad Muzani dalam jumpa pers di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin 16 November 2026.
Berdasarkan rapat gabungan pada Senin 16 November 2026, MPR, kata Muzani, menyetujui usulan Prabowo itu.
“Dan dalam rapat gabungan tersebut, rapat menyetujui agar tanggal 9 Desember 2026 hari Rabu adalah hari yang sudah kita sepakati untuk menjadi hari pelaksanaan sidang paripurna, dalam rangka mengisi kekosongan jabatan Wakil Presiden, dan sekaligus pelantikan pemilihan, pelantikan dan pengesahan Wakil Presiden Republik Indonesia,” jelasnya.
Muzani pun memahami jadwal kenegaraan Prabowo yang begitu padat dalam beberapa hari ini.
Sehingga, kata dia, Prabowo masih perlu waktu untuk berbicara dengan koalisi dan tokoh dalam rangka penentuan Wapres baru.
“Presiden memerlukan untuk berbicara dengan partai pengusung, partai koalisi, dan berbagai macam tokoh untuk mendapatkan pertimbangan,” imbuh Muzani.


















Discussion about this post