Suaranusantara.com- Irjen Eko Hadi Santoso kini harus menanggung konsekuensi atas perbuatannya melakukan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto.
Irjen Eko Hadi kini menerima sanksi pemberhentian dengan tidak hormat (PTDH) alias dipecat dari Polri.
Pemecatan Irjen Eko Hadi melalui sidang Komisi Kode Etik (KKEP) yang digelar di Gedung Gedung Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) Mabes Polri, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan (Jaksel), Selasa 17 November 2026.
Sidang etik terhadap Irjen Eko Hadi berlangsung selama kurang lebih sembilan jam sejak 09.00-18.00 WIB.
“Sanksi administratif, pemberhentian tidak dengan hormat atau PTDH,” ucap Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Andiko di Gedung Propam Polri, Jakarta Selatan, Selasa 17 November 2026.
Dalam hal ini, majelis hakim sidang KKEP menilai Eko Hadi melakukan tindakan tercela
“Pada hasil sidang KKEP, maka didapatkan putusan sidang KKEP. Pertama, terhadap terduga pelanggar EHS, perilaku pelanggaran dinyatakan perbuatan tercela,” jelas dia.
Eko yang dijatuhi sanksi PTDH, Eko menyatakan banding.
Trunoyudo mengatakan sidang etik Eko berlangsung secara tertutup yang dipimpin oleh perwira tinggi (pati) Polri.
Lima pati tersebut di antaranya Komjen Hendro Pandowo bertindak sebagai Ketua Komisi dan Irjen Agus Dwi Hermawan sebagai Wakil Ketua Komisi.
Lalu tiga lainnya bertindak sebagai anggota Komisi sidang yakni Irjen Untung Widyatmoko, Irjen Arie Ardian Rishadi, dan Irjen Tony Aryadi Effendi.
“Hari ini sidang terhadap EHS yang masih berlangsung,” kata Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko kepada wartawan di Mabes Polri.
Trunoyudo menegaskan sidang etik merupakan komitmen Polri untuk bersikap transparan dan akuntabel. Dia mengajak semua pihak mengawal proses penegakan hukum.
“Seluruh proses penegakan kode etik profesi Polri ini dilaksanakan secara profesional, prosedural, proporsional, dan tentunya juga secara etik, menjunjung tinggi objektivitas, transparansi, serta akuntabilitas,” tegas Trunoyudo.
Trunoyudo menjelaskan Polri sama sekali tidak memberikan toleransi kepada para terduga pelanggaran.
Para tersangka wajib mempertanggungjawabkan atas perbuatan sesuai dengan ketentuan berlaku.
“Polri sekali lagi tidak memberikan toleransi kepada terduga pelanggar penyalahgunaan wewenang dan memastikan setiap personel mempertanggungjawabkan perbuatan sesuai dengan ketentuan berlaku,” lanjut dia.
Dalam sidang etik, Eko tampak memegang lembaran kertas di tangannya sembari mendengarkan jalannya persidangan. Hingga kini sidang etik tersebut masih berlangsung.
Sebelumnya, Bareskrim Polri telah menetapkan empat tersangka yang merupakan jenderal polisi dalam kasus penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo, di antaranya
– Mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo
– Kadiv Hukum Polri Irjen Ahrie Sonta
– Mantan Direktur Tindak Pidana Siber Bareskrim Irjen Eko Hadi Santoso
– Mantan Kadiv TIK Polri Irjen Slamet Uliandi.


















Discussion about this post