RUU Kesehatan Disahkan Nakes Acam Mogok Kerja, DPR Ingatkan Sumpah Profesi

SuaraNusantara.com – RUU Kesehatan telah disahkan menjadi undang-undang oleh anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) Pada, Senin, 10 Juli 2023 kemarin.

Sebanyak 7 fraksi di DPR-RI menyetujui RUU dibawa ke rapat paripurna, hanya 2 fraksi yakni Demokrat dan PKS menolak RUU ini disahkan sebagai undang-undang.

Akan hal itu sejumlah nakes yang tergabung dalam organisasi profesi IDI, PPNI, IBI, IAI, dan PDGI menolak RUU tersebut.

Bahkan Massa tenaga kesehatan (Nakes) mengancam akan melakukan mogok kerja akibat disahkannya RUU kesehatan tersebut.

Wakil Ketua Komisi IX DPR-RI Emanuel Melkiades Laka Lena merespon ancaman para nakes. Ia mengingatkan soal sumpah janji tenaga kesehatan untuk selalu melayani pasien.

“Terkait dengan mogok tenaga medis atau nakes, sudah saya sampaikan berkali-kali bahwa sumpah dan janji dari tenaga medis dan tenaga kesehatan adalah melayani pasien. Itu sumpah janji tenaga kesehatan, tenaga medis,” ucap Melki kepada wartawan di Kompleks DPR, Senayan, Jakarta, Rabu, 12 Juli 2023.

Melki mengatakan sumpah janji nakes itu tidak boleh diingkari hanya karena urusan pribadi maupun kelompok tertentu. Menurutnya, gerakan mogok kerja itu membuat nakes melanggar janjinya sehingga tidak melaksanakan tugasnya dengan baik.

“Saya ini apoteker, saya punya sumpah itu juga. Jadi tidak boleh sumpah ini kalah oleh hanya urusan menyangkut kepentingan orang per orang ataupun kelompok. Jadi, apabila ada tenaga kesehatan, tenaga medis yang sampai melakukan mogok atas nama seperti itu, dia melanggar sumpah janjinya sendiri dan tidak melaksanakan tugasnya sebagai tenaga medis dan tenaga kesehatan,” tuturnya.

Melki menambahkan agar jangan ada upaya provokasi terkait gerakan mogok kerja ini.

Melki menilai jika mogok kerja berarti mengabaikan kepentingan kesehatan pasien.

“Jadi saya sudah berkali-kali mengatakan bahwa jangan sampai ada upaya memprovokasi agar tenaga medis dan tenaga kesehatan mogok kerja karena itu mengorbankan pasien dan dia tidak menjalankan sumpah sebagai tenaga medis atau tenaga kesehatan,” ungkap Melki. (Alief)