Suaranusantara.com – Rafly Kande, anggota Komisi VI DPR RI, mengungkapkan kekecewaannya terhadap keputusan pemerintah pusat yang diwakili oleh Bappenas (Badan Perencanaan Pembangunan Nasional) untuk memindahkan lokasi investasi dalam kerja sama antara Indonesia dan India di Kepulauan Andaman-Nicobar.
Rafly menyampaikan isu ini terkait dengan daerah pemilihannya (Dapil) di Aceh. Menurutnya, kerja sama antara Indonesia dan India di Aceh Andaman-Nicobar yang diawali dengan penandatanganan MOU antara Badan Penguasaan Kawasan Sabang dan India sejak awal 2022 merupakan kabar gembira bagi Aceh dan harapan baru bagi daerah tersebut.
Namun, dia sangat menyayangkan keputusan pemerintah pusat yang diambil melalui Bappenas, khususnya direktur wilayah I, untuk memindahkan lokasi investasi tersebut. Menurut Rafly, hal ini sangat disayangkan dan membuatnya heran. Dia berpendapat bahwa pemerintah pusat seolah-olah tidak ikhlas dalam membangun kemandirian Aceh, padahal kemandirian Aceh adalah penting bagi martabat dan harkat pemerintah pusat itu sendiri.
Rafly melihat bahwa pemerintah tidak serius dalam menjaga perdamaian yang telah disepakati, dan aspirasi rakyat Aceh diabaikan, baik dalam hal pengembangan sumber daya manusia maupun sumber daya alam.
Menurut Rafly, jika kasih sayang tidak menjadi dasar bagi negara, maka tidak mungkin ada doa yang tulus dari rakyat untuk bangsa yang besar ini. Dia berharap DPR RI di bawah kepemimpinan Puan Maharani, seorang perempuan, dapat menjadi motivasi dasar untuk menyatukan kembali bangsa ini dan mewujudkan cita-cita besar para pendiri bangsa sejak awal kemerdekaan.
Rafly juga menyebutkan bahwa tahun 2024 akan menjadi momen penting di mana Indonesia akan melaksanakan demokrasi yang bermartabat. Dia menekankan pentingnya hal tersebut. Sebagai perwakilan dari Aceh, dia ingin menyampaikan komitmen mereka sejak kemerdekaan Indonesia untuk membangun kemandirian negara ini yang didasarkan pada partisipasi rakyatnya sendiri.
Diketahui bahwa Pemerintah Indonesia dan India sepakat untuk mendorong pengembangan konektivitas dan kerja sama ekonomi antara Aceh dengan Kepulauan Andaman-Nicobar, sesuai dengan visi dan kesepakatan antara Presiden Joko Widodo dan Perdana Menteri Narendra Modi.(Kml)
Discussion about this post