SuaraNusantara.com – Kebijakan pemerintah Presiden Joko Widodo (Jokowi) mendapat kecaman dari Uni Eropa terkait hilirisasi indutri.
Sebelumnya Uni Eropa (UE) berkonsultasi tetang pembuatan peraturan penegakan (Enforcement Regulation) perdagangan internasional terkait penyelesaian sengketa larangan ekspor bijih nikel oleh pemerintah Indonesia.
Langkah tersebut UE ambil setelah Indonesia mengajukan banding usai kalah gugatan dari Eropa di WTO.
Peraturan Penegakan ini memungkinkan Eropa melakukan tindakan balasan atas pelanggaran aturan dagang oleh negara lain yang berdampak pada kepentingan komersial Eropa.
Akan hal itu, calon presiden (Capres) Prabowo Subianto membela Presiden Jokowi.
Prabowo mempertanyakan langkah Eropa yang tak ingin Indonesia mengelola sumber dayanya secara mandiri.
Padahal jelas Indonesia hanya ingin mensejahterakan rakytanya.
“Mengapa Indonesia tidak boleh sejahtera? Mengapa Indonesia harus jual murah bahan bahan yang kita miliki?” kata Prabowo di Rakernas XVI Apeksi di Makassar, Kamis (13/7).
Prabowo bercerita bagaimana pemerintah diganggu Uni Eropa lewat gugatan ke Organisasi Perdagangan Dunia (WTO). Indonesia harus berkali-kali hadir di persidangan untuk membela hak bangsa sendiri.
Ia juga bercerita bagaimana Dana Moneter Internasional (IMF) ikut campur dalam pengelolaan sumber daya Indonesia.
“Mereka tidak suka kalau kita hilirisasi. Kemudian selain Uni Eropa, IMF menegur kita juga. Saudara bayangkan kita bahan baku ada di kita, milik kita, karunia Tuhan, kita mau olah di Indonesia,” ujarnya.
Prabowo bertekad akan melanjutkan hilirisasi industri jika ia terpilih menjadi presiden. (Alief)
Discussion about this post