Suaranusantara.com- Alumni dan anggota akademis UIN Syarif Hidayatullah Ciputat Jakarta saat ini sedang turut menelaah perkembangan politik menjelang pemilu 2024.
Selain mereka, beberapa perguruan tinggi lain juga secara bersama-sama menyuarakan keprihatinan terhadap kondisi demokrasi di Indonesia yang dianggap merosot.
UIN Syarif Hidayatullah Jakarta menyoroti perlunya penyelenggara pemilu bekerja secara profesional dan memegang tanggung jawab penuh dalam menyelenggarakan pemilu 2024.
“Penyelenggara pemilu dengan sungguh-sungguh memegang prinsip independen, transparan, adil, dan jujur” seru Alumni dan Civitas Academia UIN Syarif Hidyatullah Jakarta, Senin 5 Februari 2024.
Tidak hanya itu, mereka juga menyoroti soal dinasti politik yang belakangan ini menjadi perhatian publik.
Selain itu, aksi ini juga berharap agar berani menegakkan aturan dan memastikan semua pelanggaran pemilu diselesaikan dengan semestinya sesuai aturan. Bahkan, jika itu dilakukan oleh pihak yang paling berkuasa di Indonesia.
Alumni dan Civitas Academia UIN Syarif Hidyatullah Jakarta ini juga singgung peran Presiden yang belakangan ini tersanter akan terlibat dalam kampanye pemilu.
Aksi ini mendesak Presiden dan aparat negara untuk bersikap netral dan menjadi pengayom bagi seluruh kontestan pemilu.
“Presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan wajib bersikap netral dan memfasilitasi seluruh aktivitas pemilu berdasar prinsip keadilan. Sikap ini lebih dari sekadar tidak menggunakan fasilitas negara” tegas mereka
“Mendesak Presiden agar dengan sungguh‐sungguh mengelola pemerintahan demi dan untuk kepentingan nasional. Bukan demi kepentingan keluarga atau kelompok dengan mengatasnamakan kepentingan nasional. Aktivitas Presiden yang akhir-akhir ini terlihat seperti lebih condong mengutamakan kepentingan elektoral salah satu paslon bukanlah sikap seorang Presiden sebagai negarawan” tambahnya
Dalam tuntutan mereka itu juga menilai jika presiden tidak menjalankan pemrinth dengan baik, maka hal itu akan berdampak buruk bagi situasi nasional hingga menimbulkan keretakan di dalam kabinet.
“Situasi ini bukan saja dapat berdampak pada pelayanan pemerintah secara nasional, tapi juga menimbulkan ketidaksolidan dan ketidaknyamanan anggota kabinet. Jika situasinya terus seperti ini dikhawatirkan bisa menimbulkan instabilitas nasional. Padahal, berulangkali Presiden mengingatkan agar kita semua bergembira dalam menghadapi penyelenggaraan Pemilu/Pilpres 2024 ini'” tulisnya
Terakhir, mendesak Kepolisian RI untuk bersikap independen dan profesional. Tidak menjadi alat negara yang dapat menimbulkan rasa takut dalam mengekspresikan sikap politik warga negara. Tidak juga dengan mudah melakukan pemidanaan atas sikap kritis masyarakat.
Discussion about this post