Rektor Unimed Ajak Warga Kampus Jaga Netralitas di Pemilu 2024

Suaranusantara.com – Rektor Universitas Negeri Medan (Unimed), Prof. Baharuddin, mengajak seluruh warga kampus, baik dosen, pegawai, maupun mahasiswa, untuk menjaga netralitas dalam Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.

Menurutnya, netralitas kampus sangat penting untuk menjaga kualitas akademik dan integritas ilmiah. Hal ini ia sampaikan dalam acara Paku Integritas yang diselenggarakan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Gedung KPK, Jakarta, pada Rabu (17/1/2024).

“Kampus adalah tempat berseminya ilmu pengetahuan dan pembentukan ilmuwan berkarakter. Karena itu, warga kampus harus bertanggung jawab dalam menjaga netralitas politik,” ujar Prof. Baharuddin.

Prof. Baharuddin mengatakan, ia memiliki pengalaman membuat mata kuliah antikorupsi menjadi wajib bagi mahasiswa Unimed ketika ia menjabat sebagai rektor periode 2007-2015.

Ia mengaku bekerja sama dengan KPK untuk menetapkan mata kuliah tersebut, yang merupakan salah satu upaya untuk mencegah korupsi sejak dini.

“Kami ingin mengurangi jumlah calon koruptor di masa depan dengan memberikan pendidikan antikorupsi sejak awal. Kami yakin bahwa mata kuliah ini adalah yang pertama dan satu-satunya di Indonesia, bahkan di dunia,” katanya².

Prof. Baharuddin juga menunjukkan prestasinya ketika ia menjadi gubernur DKI Jakarta pada periode 2017-2022. Saat itu, ia membentuk KPK Ibu Kota, yang bertugas untuk mencegah korupsi di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

“Ini adalah langkah konkret kami untuk memberantas korupsi di ibu kota. Kami juga bekerja sama dengan KPK untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas di pemerintahan,” tuturnya.

Prof. Baharuddin menilai bahwa korupsi adalah masalah yang mendesak dan harus diatasi. Ia berjanji bahwa jika ia terpilih menjadi presiden, ia akan memperkuat upaya pemberantasan korupsi.

Ia berencana untuk merevisi Undang-undang KPK, mengesahkan RUU Perampasan Aset, dan mendorong RUU Pendanaan Politik.

Ia juga berkomitmen untuk memperbaiki sistem rekrutmen di KPK, dan memberi penghargaan kepada para penegak hukum yang berjasa dalam memberantas korupsi.

Selain itu, ia akan mempertimbangkan aspek antikorupsi ketika menyusun kabinet dan mengusulkan nama pimpinan KPK.

“Ini semua adalah bagian dari komitmen kami untuk mengembalikan kepercayaan rakyat kepada pemimpin dan pemerintahan. Dan dengan kepercayaan itu, kami optimis bahwa Indonesia akan bisa mencapai semua cita-cita kemerdekaan,” kata Prof. Baharuddin.