SuaraNusantara.com – Calon presiden Ganjar Pranowo menyatakan kegelisahannya terhadap kondisi demokrasi Indonesia yang dinilainya tidak berjalan sesuai nilai dan kaidah yang berlaku. Ganjar menyoroti adanya pelanggaran etika di beberapa lembaga negara, seperti KPU dan MK.
“Kalau MK-nya kena problem etika, KPU-nya kena problem, etika apa yang mau dibicarakan dalam demokrasi kita, sebagai negara demokrasi yang cukup besar?” kata Ganjar dalam Podcast “Speak Up” Abraham Samad, Jumat (9/2).
Ganjar juga melihat peringatan dari berbagai pihak, termasuk kampus dan tokoh agama, sebagai gejala bahwa demokrasi Indonesia tidak sedang baik-baik saja.
Baca Juga : Ganjar Pranowo Didesak Moratorium Izin Tambang dan Sawit
“Bagi yang merasa punya nilai dan melihat ini sedang berjalan di jalan yang keliru, dia berbicara, mengingatkan. Peringatan ini mestinya didengarkan atau kita sedang mempertaruhkan demokrasi kita,” tegas Ganjar.
Pada kesempatan itu, Ganjar mengingatkan kembali pesan Presiden Jokowi pada debat Pilpres 2019 agar tidak memilih pemimpin yang diktator dan memiliki rekam jejak pelanggaran HAM.
“Itu yang disampaikan Pak Jokowi ya. Saya sebenarnya mengutip saja. Maksud saya, agar kita tidak pendek ingatan. Jangan mudah lupa. Jangan amnesia dan ada fakta, ada jejak digital,” kata Ganjar.
Baca Juga : Jika Ganjar-Mahfud Menang, Ahok Ogah Jadi Ketua KPK
Ganjar juga menekankan pentingnya memilih pemimpin yang memiliki integritas dan komitmen terhadap demokrasi.
“Agar minimal diri kita sendiri ingat, pikiran, perkataan dan perbuatan kita sama. Jangan esok dele, sore tempe, malamnya apa? Tempe bosok. Jangan sampai begitu. Saya hanya mengingatkan,” ujar Ganjar.
Discussion about this post