Suaranusantara.com- Lestari Moerdijat mengatakan pemanfaatan artificial intelligence (AI) di pemerintahan harus mengedepankan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas dan dapat dipahami, sebagai bagian upaya peningkatan layanan kepada masyarakat.
“Penerapan AI dalam pemerintahan harus optimal dan dapat dipertanggungjawabkan. Sementara pemahaman masyarakat terhadap AI belum merata, sehingga perlu langkah nyata untuk mewujudkan pemerintahan berbasis AI,” kata Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat saat membuka diskusi daring bertema Pemerintahan Berbasis Artificial Intelegence (AI) yang digelar Forum Diskusi Denpasar 12, Rabu (8/10).
Diskusi yang dimoderatori Dr. Usman Kansong (Staf Khusus Wakil Ketua MPR RI) itu menghadirkan Aries Kusdaryono
(Direktur Strategi dan Kebijakan Teknologi Pemerintah Digital, Komdigi), Prof. Dr. Ir. Hammam Riza, M.Sc., IPU (Ketua Umum Kolaborasi Riset dan Inovasi Industri Kecerdasan Artifisial /KORIKA), dan Prof. Dr. Ir. Marsudi Wahyu Kisworo, IPU (Dewan Pengarah Badan Riset dan Inovasi Nasional /BRIN) sebagai narasumber.
Selain itu, hadir pula Andina Thresia Narang, B.Comm. (Anggota Komisi I DPR RI) sebagai penanggap.
Menurut Lestari, pemanfaatan AI dalam pemerintahan sejatinya berbicara tentang kehidupan keseharian masyarakat di masa depan.
Pemanfaatan AI dalam proses pemerintahan, ujar Rerie, sapaan akrab Lestari, memiliki konsekuensi sosial dan politik, selain peningkatan layanan publik yang diharapkan.
Aspek akuntabilitas dan etika, tegas Rerie, harus menjadi dasar setiap kerja berbasis AI.
Menurut Rerie yang juga anggota Komisi X DPR RI itu, kedaulatan digital dalam penerapan AI dalam pemerintahan harus mejadi perhatian serius dan dipersiapkan secara matang.
Kebijakan etika, kesiapan SDM, infrastruktur dan integrasi data, tegas Anggota Majelis Tinggi Partai NasDem itu, sangat dibutuhkan dalam implementasi AI di tanah air.
Direktur Strategi dan Kebijakan Teknologi Pemerintah Digital, Komdigi RI, Aries Kusdaryono berpendapat, transformasi digital bukan merupakan pilihan, tetapi kebutuhan yang harus bisa dimanfaatkan.
Sehingga, ujar Aries, pemerintah mendorong penerapan AI dalam upaya memenuhi kebutuhan masyarakat di sektor digital yang aman dan berpihak kepada kebutuhan publik.
Menurut Aries, pemanfaatan AI merupakan bagian dari program prioritas pemerintah.
Aspek infrastruktur, tata kelola, keamanan, privasi, dan kompetensi, ujar Aries, menjadi perhatian serius pemerintah dalam menerapkan AI dalam pemerintahan.
Sejumlah langkah, tambah dia, seperti kesiapan regulasi, dukungan aplikasi, infrastruktur, pusat data, dan transfer teknologi dengan negara-negara yang sudah menerapkan AI, sudah dilakukan pemerintah dalam upaya pengembangan pemanfaatan AI di tanah air.
Ketua Umum KORIKA, Hammam Riza berpendapat, AI atau kecerdasan artifisial berpotensi mendukung pertumbuhan ekonomi nasional.
Menurut Hammam, diperkirakan kontribusi AI pada PDB Indonesia pada 2030 bisa mencapai US$366 miliar.
Ekonomi digital, ujar dia, digadang-gadang menjadi penghela ekonomi nasional di masa datang.
Hammam mengungkapkan, sejak 2020 telah menyiapkan strategi nasional dalam penerapan kecerdasan buatan.
Dalam strategi itu, ujar Hammam, tercatat 5 sektor yang direncanakan dalam transformasi pemanfaatan AI yaitu, sektor kesehatan, reformasi birokrasi, pendidikan dan riset, ketahanan pangan, serta mobilitas dan pengembangan smart city.
Menurut Hammam, Gen Z akan menjadi pusat transformasi AI. Sehingga, tegas dia, dibutuhkan langkah segera untuk mempersiapkan Gen Z agar mampu menjadi bagian dari transformasi tersebut.
Literasi terkait AI, tambah Hammam, harus terus ditingkatkan untuk mewujudkan kesiapan digital masyarakat, dalam menyikapi kecepatan perkembangan teknologi.
Kunci keberhasilan penerapan AI pada pemerintahan, menurut Hammam, dapat dilihat dari meratanya akses pelayanan publik bagi seluruh masyarakat.
Dewan Pengarah BRIN, Marsudi Wahyu Kisworo mengungkapkan, di kalangan peneliti saat ini berkembang pendapat bahwa di masa datang akan terjadi ledakan kecerdasan, seiring berkembangnya AI.
Menurut Marsudi, AI itu seperti manusia yang pada saat lahir bodoh dan setelah banyak belajar dan menyerap data menjadi cerdas.
Marsudi berpendapat, pemerintah dapat menerapkan AI melalui 2 jalur, yaitu jalur automasi dan jalur analitik.
Menurut dia, inti dari keberhasilan transformasi teknologi adalah perubahan mindset dan culture dari masyarakat.
Transformasi digital AI, ujar Marsudi, harus memiliki fondasi AI, blockchain technology, data analysis, internet of things, integrasi teknologi, keamanan, dan privasi.
Marsudi menilai, dalam pemanfaatan AI pada pemerintahan harus dibuat frame work terlebih dahulu.
Karena, tegas dia, bila tidak ada frame work, proses pengembangannya tidak terarah dan diyakini upaya tersebut tidak akan berhasil.
Anggota Komisi I DPR RI, Andina Thresia Narang berpendapat, transformasi digital AI tidak semata soal teknologi, lebih dari itu bagaimana AI mendapat kepercayaan publik.
Selain itu, ujar Andina, diperlukan infrastruktur data yang aman dan berdaulat dalam penerapan AI di tanah air.
Menurut dia, negara harus memiliki kewenangan penuh dalam mewujudkan keamanan layanan digital yang diakses masyarakat.
Karena itu, tegas Andina, DPR mendorong segera terwujudnya frame work regulasi AI yang melindungi setiap warga negara.
Pengimplementasian AI dalam pemerintahan, ujar dia, akan berhasil bila SDM-nya memiliki kompetensi yang memadai.
Wartawan senior Saur Hutabarat berpendapat, dalam pemanfaatan AI dalam pemerintahan yang utama adalah soal kejujuran.
Kalau data yang dipakai tidak jujur, tambah Saur, kecerdasan buatan (AI) itu akan menghasilkan yang tidak jujur.
Jika kebijakan kepublikan yang akan diterapkan oleh pemerintah sudah menyimpang sejak dalam pikiran, maka hasilnya juga menyimpang.
Jadi dua aspek penting pemanfaatan AI dalam pemerintahan, tegas Saur, adalah terkait kejujuran dan pro kepublikan.
Pemanfaatan AI, tambah Saur, juga berdampak kehilangan jeda berpikir pada manusia yang merupakan persoalan serius.
Menurut Saur, kecerdasan buatan itu sangat unggul dalam kecepatan. Sehingga manusia bisa kehilangan jeda dalam berpikir.
“Berpikir itu bukan milik mesin, tetapi milik manusia. Karena dialah yang mampu berkontemplasi,” pungkas Saur.
Discussion about this post