Serangan Balik Projo Serang Atas Sindiran Megawati Soal Polemik Ijazah: Harusnya Bu Mega Sejak Lama Bisa Hentikan Tuduhan

Suaranusantara.com- Ketum PDI Perjuangan sekaligus Presiden ke 5 RI Megawati Soekantoputri turut menanggapi soal polemik ijazah.

Namun, Megawati tak menyebutkan secara langsung nama yang terlibat dalam polemik ijazah. Hal itu dia sampaikan saat menyampaikan pidato acara peluncuran buku ‘Pengantar Pemahaman Konsepsi Dasar Sekitar Hak atas Kekayaan Intelektual (HAKI)’ di Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Jakarta Pusat, Rabu 14 Mei 2025.

Megawati menyampaikan daripada ribut-ribut terus polemik ijazah, lebih baik dikasih lihat.

“Orang banyak kok sekarang gonjang-ganjing urusan ijazah, bener opo enggak? Ya kok susah amat ya, kan kalau di ijazah betul gitu, kasih aja, ‘ini ijazah saya’ gitu loh,” kata Megawati dalam pidato sambutan, Rabu 14 Mei 2025.

Ketua relewan Pro Jokowi (Projo) Budi Arie Setiadi pun langsung merespon sindiran Megawati tersebut.

Kata Budi Arie, polemik ijazah ini terus berlanjut maka pihak Jokowi mengambil langkah pelaporan hukum sebagai langkah terakhir setelah berbagai klarifikasi dan bukti telah disampaikan ke publik.

“Pelaporan ini diambil karena tudingan terus berlanjut, meskipun fakta dan bukti bahwa ijazah Pak Jokowi asli telah disampaikan. Ini jelas ada motif di baliknya,” kata Budi Arie, Kamis 15 Mei 2025.

Ia juga menekankan pentingnya proses hukum untuk mengungkap motif dari tuduhan tersebut, apakah didasari oleh dendam pribadi, kepentingan ekonomi, atau muatan politik.

Budi Arie pun menyindir balik Megawati. Menurutnya, sebagai pihak yang pernah mengusung Jokowi dalam pilkada dan pilpres melalui PDI Perjuangan, Megawati semestinya mengambil sikap tegas terhadap para penuduh.

“PDIP yang dulu mencalonkan Pak Jokowi tentu sudah memverifikasi semua dokumen, termasuk ijazah. Maka dari itu, seharusnya Ibu Mega meminta tuduhan semacam ini dihentikan sejak awal,” ujarnya.

Ia menambahkan bahwa tuduhan soal ijazah bukan hanya merugikan nama baik Jokowi, tapi juga mencederai integritas negara. Oleh karena itu, ia mendesak agar negara turut hadir dalam menyelesaikan polemik ini.

Terlebih, Jokowi sudah dekade mengabdi untuk negara mulai dari wali kota, gubernur kemudian Presiden RI. Jabatan Presiden RI saja dijabat selama dua periode.

“Pak Jokowi sudah lebih dari dua dekade mengabdi sebagai wali kota, gubernur, hingga presiden. Negara punya tanggung jawab untuk membantu meluruskan persoalan ini,” tutupnya.