Suaranusantara.com – Anggota DPRD DKI Jakarta Fraksi PDIP, Dwi Rio Sambodo menilai masih banyak program-program pada 100 hari kerja Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta, Pramono Anung dan Rano Karno yang belum dituntaskan.
Meski demikian, dia mengapreasiasi kinerja Pramono-Rano pada 100 hari kerja itu.
“Saya mengapresiasi niat baik Pemprov dalam menangani isu-isu sosial seperti Kampung Bayam, KJP terputus sebanyak 777.622 dan pemutihan ijazah. Ini langkah pro-rakyat,”kata Ria dalam keterangan tertulisnya.
“Sisi implementasi masih banyak yang belum tuntas. Kami mendorong percepatan agar warga terdampak segera mendapatkan haknya secara adil,” tambahnya.
Tak hanya itu, Rio juga meminta Pemprov DKI untuk lebih serius dalam menangani isu-isu struktural, di antaranya kemiskinan dan ketimpangan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) antarwilayah di Jakarta.
“Saya berharap Pemprov tak hanya fokus pada program populis jangka pendek, tapi mulai membangun pondasi kebijakan berkelanjutan berbasis data dan keadilan sosial,” kata Rio.
Ia juga menyinggung pentingnya menjaga daya beli masyarakat, meskipun tingkat inflasi Jakarta saat ini lebih baik dibandingkan tingkat inflasi nasional.
“Namun tantangan menjaga daya beli, khususnya di wilayah padat dan miskin, masih harus jadi prioritas dalam pengambilan kebijakan ke depan,”tuturnya.
Sebelumnya, Staf Khusus Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta Bidang Komunikasi Publik, Chico Hakim mengatakan, terdapat satu dari 40 program unggulan Pramono-Rano yang belum terealisasi menjelang 100 hari masa kerja mereka.
Program tersebut adalah Jakarta Funding, yakni pembentukan badan investasi untuk mendukung pembiayaan pembangunan Jakarta.
“Kalau kita sebutin 40 program kan terlalu panjang ya. Tapi intinya dari 40 program, mungkin hanya ada satu atau dua yang belum bisa direalisasikan dalam 100 hari. Contohnya Jakarta Funding,” ujar Chico di Balai Kota Jakarta, Selasa (27/5/2025).
Discussion about this post