Prabowo Resmi Luncurkan Program Paket Ekonomi Baru, Apa Saja dan Siapa Sasarannya? Ini Daftarnya

Suaranusantara.com- Presiden RI Prabowo Subianto pada Senin 15 September 2025 resmi meluncurkan program kebijakan yang diberi nama Paket Ekonomi baru.

Adapun program Paket Ekonomi baru yang diluncurkan oleh Prabowo terdiri dari sejumlah paket kebijakan. Hal ini disampaikan langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Menko) Airlangga Hartarto.

“Yang kita beri nama program Paket Ekonomi di 2025 ini, (terdiri dari) delapan program akselerasi di 2025, empat program yang dilanjutkan di 2026, dan lima program andalan pemerintah untuk penyerapan tenaga kerja,” kata Airlangga pada jumpa pers di Kantor Presiden, Jakarta, Senin 15 September 2025.

Program Paket Ekonomi ini diumumkan Airlangga usai menggelar rapat bersama Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa dan Presiden Prabowo.

Kata Airlangga, ada delapan program untuk sisa 2025 akan disokong anggaran Rp16,23 triliun. Daftar kebijakan ini termasuk Program Magang Lulusan Perguruan Tinggi untuk 20 ribu orang penerima manfaat dengan anggaran Rp198 miliar.

Lalu ada empat kebijakan tahun ini yang akan dilanjutkan pada 2026. Salah satunya Program Diskon Iuran JKK dan JKM untuk semua penerima bukan penerima upah (BPU). Program ini menargetkan pekerja seperti tukang ojek.

Lalu ada lima program penyerapan tenaga kerja. Salah satunya revitalisasi tambak di Pantai Utara (Pantura) Jawa.

Untuk lebih jelasnya, berikut rincian paket ekonomi baru yang diluncurkan Prabowo:

8 program akselerasi program 2025 dengan anggaran Rp16,23 triliun

1. Program magang lulusan perguruan tinggi (maksimal fresh graduated 1 tahun): Rp198 miliiar

2. Perluasan PPh pasal 21 DTP untuk pekerja di sektor terkait pariwisata: Rp120 miliar

3. Bantuan pangan periode Oktober-November 2025: Rp7 triliun

4. Diskon Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM) bagi BPU transportasi online/ojol: Rp36 miliar ditanggung BPJS

5. Program Manfaat Layanan Tambahan (MLT) Perumahn BPJS Ketenagakerjaan Rp150 miliar selisih bunga ditanggung BPJS

6. Program Padat Karya Tunai (cash for work): Kementerian Perhubungan Rp1,8 triliun dan Kementerian Pekerjaan Umum Rp3,5 triliun

7. Program Deregulasi Implementasi PP28/2025: Rp175 miliar

8. Program Perkotaan (Pilot Project DKI Jakarta) perbaikan kualitas pemukiman dan penyediaan platform pemasaran dan Gigs UMKM: Rp2,7 triliun

4 program dilanjutkan di program 2026

1. Perpanjangan jangka waktu pemanfaatan PPh Final 0,5 persen bagi Wajib Pajak UMKM Tahun 2026 serta Penyesuaian Penerima PPh Final 0,5 persen bagi Wajib Pajak UM KM: Rp2 triliun

2. Perpanjangan PPh 21 DTP –> untuk Pekerja di Sektor terkait Pariwisata (APBN 2026): Rp480 miliar

3. PPh Pasal 21 DTP – untuk Pekerja di Industri Padat Karya(APBN 2026): Rp800 miliar

4. Program Diskon luran JKK dan JKM untuk semua penerima Bukan Penerima Upah (BPU): Rp753 miliar

5 Program Penyerapan Tenaga Kerja

1. Operasional KDKMP (Koperasi Desa/ Kelurahan Merah Putih)

2. Replanting di Perkebunan Rakyat

3. Kampung Nelayan Merah Putih

4. Revitalisasi Tambak Pantura

5. Modernisasi Kapal Nelayan