Kemenag DKI Perkuat Layanan dan Ekonomi Umat

Suaranusantara.com – Kementerian Agama Provinsi DKI Jakarta terus berkomitmen meningkatkan kualitas layanan keagamaan dan pemberdayaan ekonomi umat melalui berbagai program prioritas.

Kepala Kanwil Kemenag DKI Jakarta, Adib, menyatakan bahwa inovasi dan digitalisasi menjadi kunci untuk menghadirkan layanan publik yang lebih cepat, transparan, dan berdampak.

“Inovasi dalam layanan publik adalah kunci memberikan dampak nyata bagi masyarakat,” ujar Adib, Rabu (15/10/2025).

Kemenag DKI Jakarta menerapkan enam Asta Protas sebagai panduan kerja utama. Di antaranya penguatan moderasi beragama, transformasi digital layanan publik, revitalisasi KUA, pemberdayaan pesantren dan madrasah, pengelolaan wakaf dan zakat profesional, serta peningkatan kualitas ASN berintegritas.

Melalui transformasi digital, seluruh layanan keagamaan kini dapat diakses secara online melalui PTSP, mulai dari administrasi madrasah hingga layanan zakat dan wakaf. Program ini dirancang untuk memangkas birokrasi dan meningkatkan kepuasan masyarakat.

Kemenag DKI juga meluncurkan Kampung Zakat di Kepulauan Seribu guna memperkuat ekonomi masyarakat nelayan melalui pemberdayaan berbasis zakat. Selain itu, madrasah unggulan di Jakarta kini semakin diminati, dengan banyak lulusan diterima di perguruan tinggi ternama.

Dalam aspek lingkungan, program “Satu Santri Satu Pohon” menjadi bagian dari inisiatif Green Religion yang menggabungkan nilai keagamaan dan kesadaran ekologi. Gerakan ini mendorong pesantren berperan aktif dalam pelestarian lingkungan.

Selain itu, Program Inkubasi Wakaf Produktif menjadi inovasi baru yang menumbuhkan jiwa kewirausahaan di kalangan pengelola wakaf (nazhir).

“Setelah mengikuti program ini, kami dapat mengembangkan usaha optik dan kuliner yang memberi manfaat nyata bagi masyarakat,” kata KH. Makmun, pengelola Yayasan Nurani Bangsa.

Untuk menjamin kepastian hukum, Kemenag DKI bekerja sama dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN)mempercepat sertifikasi 2.100 objek tanah wakaf di Jakarta.

Langkah ini ditargetkan rampung pada 2026 guna mencegah sengketa dan mendorong pemanfaatan wakaf secara produktif.

Adib menegaskan, sinergi antara Kemenag, Pemprov DKI, BPN, dan masyarakat menjadi faktor utama keberhasilan.

“Kami ingin menjadikan Kemenag DKI contoh lembaga keagamaan modern yang siap melayani masyarakat dengan cepat dan transparan,” pungkasnya.