Suaranusantara.com- Kinerja mata uang Garuda belum menunjukkan tanda-tanda pemulihan yang kuat. Di tengah gejolak ekonomi global dan ketidakpastian politik di Amerika Serikat, nilai tukar rupiah kembali mengalami tekanan. Isu penutupan sementara (shutdown) pemerintahan AS serta kabar negosiasi dagang antara Washington dan Beijing membuat pelaku pasar memilih bersikap hati-hati.
Berdasarkan data Bloomberg pada pukul 09.12 WIB, rupiah di pasar spot turun 25 poin atau sekitar 0,15 persen ke posisi Rp16.615 per dolar AS. Sementara indeks dolar AS justru melemah tipis sebesar 0,03 persen ke level 98,9. Sehari sebelumnya, Selasa (21/10/2025), rupiah juga ditutup melemah 12 poin di posisi Rp16.587 per dolar AS.
Pengamat pasar keuangan Ibrahim Assuaibi memperkirakan, tekanan terhadap rupiah kemungkinan masih akan berlanjut dalam waktu dekat. Menurutnya, pergerakan mata uang Garuda akan berada di kisaran Rp16.580 hingga Rp16.610 per dolar AS. “Pelaku pasar masih menantikan kepastian soal kelanjutan shutdown pemerintah federal AS yang kini memasuki hari ke-21,” ujarnya.
Ibrahim menambahkan, kebuntuan politik di Washington sudah berlangsung lama setelah Senat AS gagal mencapai kesepakatan anggaran untuk ke-11 kalinya. Kondisi tersebut menjadikan penutupan aktivitas pemerintahan kali ini sebagai yang terpanjang ketiga dalam sejarah modern Amerika Serikat. Ketidakpastian itu menimbulkan kekhawatiran global, membuat investor memilih aset aman seperti dolar AS dan obligasi pemerintah.
Dari sisi eksternal lainnya, pernyataan Presiden Donald Trump yang mengungkapkan keinginannya mencapai “kesepakatan dagang yang adil” dengan Presiden China, Xi Jinping, juga belum cukup menenangkan pasar. Ditambah lagi, ketegangan di Timur Tengah meningkat setelah Israel melancarkan serangan udara sebagai respons atas dugaan pelanggaran gencatan senjata oleh Hamas, menambah tekanan pada mata uang negara berkembang, termasuk rupiah.
Dari faktor domestik, meski terdapat kabar bahwa Presiden Prabowo Subianto tengah meninjau ulang aturan mengenai penempatan devisa hasil ekspor sumber daya alam (DHE SDA), kebijakan tersebut belum cukup memberikan dorongan positif bagi pasar. Sebelumnya, pemerintah telah menerbitkan PP Nomor 8 Tahun 2025 yang mewajibkan eksportir menempatkan seluruh hasil devisa ekspor SDA mereka di dalam negeri selama 12 bulan. Namun, rencana revisi kebijakan itu masih dalam tahap evaluasi di beberapa rapat terbatas.
Dengan situasi global yang masih bergejolak dan tekanan eksternal yang kuat, pergerakan rupiah diperkirakan masih akan fluktuatif dalam jangka pendek. Para analis menilai, stabilitas nilai tukar baru bisa pulih setelah adanya kejelasan dari Washington dan meredanya ketegangan geopolitik dunia.


















Discussion about this post