Edy Wuryanto Dorong Pemerintah Perkuat SDM Kesehatan untuk Tingkatkan Mutu Layanan

Suaranusantara.com- Masalah ketersediaan dan mutu layanan kesehatan kembali menjadi sorotan DPR RI. Anggota Komisi IX, Edy Wuryanto, menegaskan bahwa penguatan sistem kesehatan nasional tidak akan maksimal tanpa dukungan sumber daya manusia (SDM) kesehatan yang berkualitas dan merata.

Dalam pandangannya, tantangan terbesar yang dihadapi Indonesia bukan hanya soal fasilitas kesehatan, melainkan ketimpangan distribusi tenaga medis antara wilayah perkotaan dan daerah terpencil.

Ia menilai, masih banyak rumah sakit daerah yang memiliki sarana memadai, namun belum didukung tenaga ahli yang kompeten.

“Negara ini masih harus kerja keras untuk meningkatkan akses layanan kesehatan. Saya mengapresiasi pihak-pihak yang makin hari makin menyadari bahwa ini menjadi kewajiban bersama, baik pemerintah maupun swasta,” ujarnya dalam rapat Panja Jaminan Kesehatan Nasional di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Kamis (13/11/2025).

Edy menilai, transformasi pendidikan dokter spesialis berbasis rumah sakit perlu segera dijalankan untuk menjawab kekurangan tersebut.

Ia juga menyoroti pentingnya kolaborasi antara pemerintah daerah dengan lembaga pendidikan agar beasiswa bagi tenaga medis dapat dimanfaatkan secara optimal.

Dalam rapat Panja Jaminan Kesehatan Nasional di Gedung Nusantara I, Edy menekankan bahwa pemerataan layanan kesehatan adalah tanggung jawab bersama.

Ia menyebut, baik pemerintah pusat, daerah, maupun pihak swasta perlu berperan aktif memastikan masyarakat dari Sabang hingga Merauke mendapat layanan kesehatan yang setara dan bermutu.

“Banyak rumah sakit daerah sebenarnya punya peluang besar memanfaatkan beasiswa bagi tenaga medis, tapi belum banyak yang mengoptimalkannya. Daerah perlu berkomunikasi dengan bupati atau wali kota agar tenaga kesehatan bisa dikirim belajar spesialis dan kembali ke daerahnya,” tambah Edy.

Selain SDM, ia menyoroti persoalan sarana dan prasarana kesehatan yang belum merata. Menurutnya, alokasi anggaran Kementerian Kesehatan perlu diarahkan untuk memperkuat rumah sakit tipe D dan C di daerah-daerah terpencil, bukan hanya membangun fasilitas besar di kota-kota besar. “Perlu dipikirkan matang, jangan sampai kita membangun rumah sakit besar bernilai triliunan, tapi daerah-daerah sulit justru kekurangan fasilitas dasar,” tuturnya.

Lebih lanjut, Edy juga menyoroti pentingnya inovasi layanan seperti home visit dan telemedicine yang sudah mulai diterapkan di layanan primer.

Ia menilai, kebijakan pembiayaan perlu mendukung agar layanan home visit bisa masuk dalam skema Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

“Banyak tindakan sederhana bisa dilakukan di rumah oleh tenaga kesehatan, tapi jika tidak ada pembiayaan, layanan itu tidak akan berkelanjutan,” jelasnya.

Selain itu, Edy menekankan perlunya penguatan peran Puskesmas dalam pelayanan paliatif agar pasien tidak selalu harus dirujuk ke rumah sakit. Ia mencontohkan praktik di Australia, di mana layanan kesehatan keliling dan home care sudah menjadi bagian dari sistem yang dibiayai oleh negara.

Di akhir paparannya, Edy menyoroti kesenjangan regulasi antara fasilitas kesehatan pemerintah dan swasta, termasuk kemudahan pendirian apotek desa dibandingkan apotek yang dikelola oleh apoteker profesional.

“Regulasi harus adil. Jangan sampai implementasinya berbeda antara sektor pemerintah dan swasta, karena itu bisa mengancam keadilan bagi tenaga kesehatan,” pungkasnya.