Suaranusantara.com- Di tengah bencana yang melanda tiga provinsi di Indonesia yakni Sumatera Utara (Sumut), Sumatera Barat (Sumbar) dan Aceh, nama Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan, Zulkifli Hasan atau Zulhas ikut terseret.
Sebab, Zulhas disebut memiliki andil kerusakan hutan di Indonesia khususnya wilayah Sumatera. Zulhas diketahui sebelumnya menjabat sebagai Menteri Kehutanan (Menhut) periode 2009-2014.
Diketahui, selama menjadi Menhut, Zulhas paling banyak memberikan izin pembukaan lahan.
Zulhas mengaku tersanjung atas tudingan diarahkab itu. Zulhas menilai tudingan itu seakan-akan dirinya memiliki kuasa sehingga mampu merusak hutan di Indonesia.
“Kalau saya dikatakan Indonesia rusak karena Zulkifli Hasan, saya tersanjung. Begitu berkuasa kah saya?” kata Zulkifli Hasan dikutip dari tayang podcast di kanal YouTube Denny Sumargo pada Selasa, 2 Desember 2025.
Banjir yang melanda tiga provinsi di Indonesia, kata Zulhas seolah-olah merupakan sepenuhnya kesalahannya.
“Jadi, nanti kalau Sumatera banjir, rusak (salah) Zulkifli Hasan, Kalimantan rusak juga Zulkifli Hasan, kok saya lebih dari luar biasa itu kekuasaan saya,” imbuhnya.
Terkait pembukaan lahan kala menjadi Menhut, Zulhas nengatakan hal itu dilakukan untuk memenuhi kebutuhan nasional.
Zulhas menceritakan bahwa ia pernah mendapat nasihat dari salah satu temannya untuk ‘menyerahkan’ hutan kepada alam.
“Dulu ada teman saya, begitu saya jadi menteri, ‘Udahlah Zul, hutannya nggak usah diurus, kalau diurus manusia itu tambah rusak, kasih macan aja,’” ucap Zulhas menirukan nasihat temannya.
“Saya pikir-pikir ada benarnya, tapi itu kan satu sisi. Karena manusia hidup, jadi pilihan-pilihan. Kita (Indonesia) itu luas, tapi daratannya nggak luas, yang luas lautan,” lanjutnya.
Lebih lanjut, Zulhas menyebut jumlah impor pangan ke Indonesia yang berjuta-juta ton untuk memenuhi kebutuhan lebih dari 280 juta jiwa.
Ia juga menyinggung tentang regulasi yang diterapkan Amerika mengenai komoditas pangan untuk Indonesia.
“Sebetulnya pilihan, karena kalau Barat itu propagandanya merusak, kalau bisa kita nggak usah menanam sawit, nanti mereka kalah saing, jadi kita bergantung mereka, dijajah terus,” paparnya.
“Ini Uni Eropa barusan mengeluarkan EU (European Union) Deforestasi, jadi kalau saya mengirim kopi, masih harus diperiksa dulu nanamnya di mana, kan permainan ini. Kalau jual karet, karetnya nanam di mana, kan kurang asem sama kita,” jelasnya.
Zulhas mengambil contoh tentang Papua yang tata ruangnya harus dikelola agar fasilitas daerah makin maju.
“Di Papua itu banyak aktivis orang Indonesia tapi lebih dari Barat, sehingga Papua menganggap Indonesia ini menjajah, mengambil hutannya, itu terus kebenciannya,” tuturnya.
“Padahal, Indonesia ingin agar Papua setara dengan provinsi lainnya, kita ingin mereka maju, anak-anaknya sekolah bagus, rumah sakit bagus ya tentu harus mengubah kawasan, harus ditata ruangnya,” lanjutnya.
Pemanfaatan hutan, kata Zulhas ada kawasan Areal Penggunaan Lain (APL) yang bisa digunakan untuk kebun, sawah, atau ternak.
“Kalau semua nggak boleh gimana? Yang boleh, ya boleh (digunakan)” sambungnya.
Dalam kesempatan itu, Zulhas turut menyinggung soal Taman Nasional Tesso Nilo yang kini tengah jadi perbincangan.
Taman Nasional Tesso Nilo sendiri merupakan bagian hutan yang tidak boleh dirambah.
“Ada 4 juta (hektare) sekarang, ini fakta. Kemungkinan bisa sampai 5-6 juta hektare dan ilegal,” ungkapnya.
“Sudah ada di tangan satgas, tidak ada izinnya. Sudah dirampas negara,” ucapnya.
Mengenai kasus Tesso Nilo, Zulhas mengaku menjadi salah satu penyesalannya karena tak bisa lebih cepat mengambilnya kembali ke negara.
“Kalau dikatakan mana yang saya menyesal, ya itu, selama 20 tahun kita nggak mampu menegakkan, baru Pak Prabowo ini. Makanya walaupun nunggu lama, saya hormat pada beliau,” tegasnya.
“Kalau penegakan hukum itu kan ada aparat, ada kementerian, ada pemerintah desa. Artinya, ada yang nggak mau, atau masyarakatnya terlalu kuat,” lanjutnya.
Oleh karena itu, dalam video wawancara bersama Harrison Ford tahun 2013, Zulhas menyebut saat itu Indonesia masih surplus demokrasi karena baru reformasi.
Discussion about this post