Denpasar-SuaraNusantara
Pemerintah ke depannya berencana untuk melibatkan perguruan tinggi dalam membangun desa. Mereka juga dinilai mampu menjadi pihak eksternal yang akan mengawasi penggunaan dana desa untuk kebutuhan masyarakat.
Hal itu disampaikan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo saat hadir dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Partai Hanura di Denpasar, Bali. Keinginan pemerintah sejalan dengan usulan KPK yang ingin melibatkan perguruan tinggi mengawasi alokasi dana desa.
“Nanti praja IPDN yang baru diwisuda, akan saya tempatkan ke desa-desa. Mereka berkomunikasi dengan masyarkat, membimbing para aparatur desa dan belajar beradaptasi dengan warga di sana,” kata Tjahjo kepada wartawan di Denpasar, Jumat (4/8/2017).
Begitu juga saat Mendagri melepas mahasiswa Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Universitas Gajah Mada (UGM) Yogyakarta belum lama ini, kata Tjahjo para mahasiswa di sana juga ingin terjun ke masyarakat di pedesaan dan daerah perbatasan.
Dalam kesempatan itu, Ia pernah berpesan agar para mahasiswa UGM dapat menggunakan segenap ilmu yang telah diperoleh selama kuliah untuk mengabdi kepada bangsa dan membantu proses pembangunan di berbagai wilayah Indonesia.
“Dugaan kasus kemarin (Korupsi di Pamekasan), tentu pengawasan akan kami perkuat. Mudah-mudahan ini terakhir. Pak Presiden berpesan agar pembangunan di desa bukan hanya fisik saja, tapi juga kesejahteraan masyarakat,” tambah dia.
Makanya, semua pihak diminta saling mengawasi dan memperingati kalau ada hal-hal yang mulai dianggap menyimpang. Termasuk jajaran Kecamatan, kata Tjahjo sebagai bagian dari struktur pemerintahan daerah harus ikut mengkordinir desa.
“Pengawasan di desa menjadi salah satu bagian dari kecamatan. Camat bisa kordinir desa di wilayahnya,” tambah Tjahjo.
Kontributor: Eka
