Suaranusantara.com – Kasus dugaan keracunan massal usai program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Jakarta Timur memicu sorotan tajam dari DPR RI. Sebanyak 252 siswa dilaporkan mengalami gejala keracunan setelah menyantap makanan dari dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di wilayah Pulogebang.
Anggota Komisi IX DPR RI, Irma Suryani, meminta evaluasi total terhadap operasional SPPG tersebut. Ia menilai pengawasan dari Badan Gizi Nasional (BGN) masih sangat lemah, terutama terhadap tiga petugas yang ditempatkan langsung di dapur MBG.
Menurut Irma, BGN seharusnya tidak hanya menerima laporan, tetapi wajib melakukan pengecekan berlapis agar kualitas makanan yang diberikan kepada siswa benar-benar aman untuk dikonsumsi.
“BGN seharusnya check and recheck, jangan percaya begitu saja. Makanya saya minta 3 SDM dari BGN yang ada di SPPG harus dievaluasi. SPPG akan profesional jika 3 pekerja BGN yang ada di SPPG berfungsi sesuai tanggung jawab,” kata Irma, Minggu (10/5/2026).
Ia juga mempertanyakan peran ahli gizi yang seharusnya bertugas mengawasi kualitas menu makanan, khususnya pangsit isi tahu yang diduga menjadi penyebab ratusan siswa mengalami gejala keracunan.
“Kan ada ahli gizi? Pangsitnya bikin sendiri atau beli? Harus ada investigasi ini,” ujar legislator Partai NasDem Dapil Sumatra Selatan II itu.
Irma menilai pengawasan di sejumlah daerah sebenarnya mulai membaik setelah BGN berani menghentikan sementara operasional dapur yang melanggar standar. Karena itu, ia mendesak agar dapur MBG di Jakarta Timur juga segera disuspend sambil menunggu hasil investigasi.
Selain itu, ia turut menyoroti belum optimalnya kerja sama antara BGN dan BPOM dalam pengawasan keamanan pangan. Bahkan, Irma mengungkap adanya dugaan praktik jual-beli sertifikat laik higienis tanpa pengecekan langsung ke lokasi, yang dinilai sangat berbahaya bagi keselamatan masyarakat.
Discussion about this post