Jakarta-SuaraNusantara
Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tjahjo Kumolo memutar video Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) saat menggelar Muktamar Khilafah di Gelora Bung Karno tahun 2013 lalu. Video berdurasi 2 menit tersebut menampilkan seorang orator yang ingin merubah dasar-dasar berbangsa dan bernegara berdasarkan khilafah.
“Majelis hakim yang saya hormati. Izinkan saya membacakan keterangan pemerintah atas permohonan pengujian,” kata Tjahjo dalam persidangan di Gedung MK, Jakarta, Rabu (30/8/2017).
Menurut Tjahjo, ada dua hal yang ingin disampaikan pemerintah dalam persidangan ini. Pertama ada rekaman sepanjang dua menit sebagai pengantar, sebelum membacakan keterangan pemerintah.
Isi Video tersebut berisikan 4 pilar Khilafah, yang memerintahkan massa HTI melakukan perubahan. Salah satu pemimpin meminta meninggalkan hukum dan sistem jahiliyah dengan menegakkan hukum Syariat Islam.
Kemudian yang kedua, meminta mengubah kekuasaan yang berada di tangan para pemilik modal, menjadi milik umat. Sementara yang ketiga, meminta meninggalkan sekat-sekat nasionalisme.
“Arah perubahan ketiga, hancurkan sekat-sekat nasionalisme yang telah memecah belah kita semua. Angkat satu orang khalifah untuk menyatukan umat,” ujar orator dalam video tersebut.
Keempat, meminta untuk meninggalkan hukum perundang-undangan buatan manusia serta voting. Dengan menyerahkan sepenuhnya kepada khalifah yang mengambil salah satu pendapat hukum terkuat.
“Inilah empat perubahan yang harus kita lakukan. Dan inilah empat pilar khilafah. Oleh karena itu perubahan yang harus kita lakukan adalah perubahan untuk menegakkan khilafah,” ujar orator dalam video tersebut.
Usai sidang, Tjahjo mengatakan pemutaran video tersebut sudah mendapat izin dari majelis hakim, karena video dan apa dibacakan adalah satu kesatuan yang tidak terpisahkan sebagai bukti keterangan.
Tjahjo membantah jika video tersebut untuk melakukan propaganda. Karena memang ada relevansi antara video muktamar tersebut dengan penerbitan Perppu 2/2017 tentang ormas. “Jadi membuat Perppu tidak semata-mata satu hari selesai, ada proses yang cukup panjang,” ujarnya.
Saat ditanya apakah yakin MK akan menolak gugatan para pemohon, Tjahjo menyerahkan sepenuhnya kepada majelis hakim MK.
Mendagri Tjahjo Kumolo hadir di persidangan dalam rangka mewakili pemerintah di Mahkamah Konstitusi (MK) dalam sidang Judicial Review Peraturan Pemerintah (Perppu) pengganti Undang-Undang no 2 tahun 2017 tentang perubahan UU no 17 tahun 2013 tentang organisasi kemasyarakatan.
“Kita mencari bukti, fakta-fakta sehingga kita pada kesimpulan untuk membuat Perppu ini, bukan kemudian ujug-ujug buat Perppu,” tegas Menteri Hukum dan Ham Yasonna Laoly yang turut hadir di persidangan ini.
Penulis: Yon K
