Jakarta-SuaraNusantara
Dibandingkan dengan APBN 2017, RAPBN 2018 Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengalami penurunan 5,66 persen, sedangkan dengan APBNP 2017 juga turun 3,62 persen. Meski menurun, namun ada beberapa komponen Kemendagri yang mengalami kenaikan anggaran.
“Untuk 2018, masing-masing komponen ada peningkatan dan penurunan, ini dimaksud dalam rangka penajaman dan pencapaian di Kemendagri,” kata Plt Sekjen Kemendagri, Hadi Prabowo saat melangsungkan apel upacara bendera di kantor Kemendagri pada Senin (4/9/2017).
Ia menjelaskan, hari ini pihak Kemendagri, mulai dari eselon I, II dan III terkait akan melangsungkan Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi II DPR di Bogor untuk membahas anggaran ke depan. Meski mengalami penurunan, namun Hadi berharap Kemendagri tetap mempertajam kinerjanya.
Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2018 yang memiliki tema ‘Memacu Investasi dan Infrastruktur untuk Pertumbuhan Eknomi dan Pemerataan Pembangunan’ ini harus benar-benar diimplementasikan, khususnya pada 10 program prioritas pemerintahan Jokowi saat ini.
“Tahun anggaran 2018 ini adalah APBN terakhir pemerintahan sekarang yang akan dipertanggungjawabkan secara real. Karena itu, harapan kita bersama, harus lebih cermat dan pertajam lagi apa yang menjadi visi misi Kemendagri,” tambah Hadi.
Tak lupa Hadi juga mengingatkan soal penyerapan anggaran tahun ini bisa maksimal. Pada triwulan ketiga 2017, penyerapannya baru 45 persen. Hadi menilai ini masih rendah dan perlu peningkatan untuk bisa mencapai target. Semua pihak bekerja maksimal untuk hal ini.
“Demikian pula saya harapkan evaluasi program kegiatan. Kita harus cermati agar tepat sasaran, manfaat dirasakan, tepat program dan tertib administrasi. Saya yakin, tahun anggaran 2017 apa yang menjadi obesesi kita utk mendapat opini WTP bisa terwujud,” ujar dia.
Penulis: Askur
