Jakarta-SuaraNusantara
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) memulai Program Padat Karya atau Cash for Work di 12 kabupaten pada 10 provinsi di tanah air.
Pelaksanaan program padat karya ini diharapkan akan membuka lapangan pekerjaan baru bagi masyarakat, sehingga terjadi pemerataan ekonomi ke perdesaan sekaligus untuk mengatasi kesenjangan. Setidaknya 263.646 orang tenaga kerja ditargetkan bakal terserap dalam program ini.
“Kementerian PUPR telah mengalokasikan anggaran Rp11,24 triliun dari total Rp107,3 triliun di 2018 untuk program padat karya cash,“ jelas Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, di Jakarta, beberapa saat lalu.
Program padat karya, lanjut Basuki, mencakup program percepatan peningkatan tata guna air irigasi (P3TGAI), operasi dan pemeliharaan (OP) irigasi, Pengembangan Infrastruktur Sosial dan Ekonomi Wilayah (PISEW), Program Penyediaan Air Minum Berbasis Masyarakat (Pamsimas), Sanitasi Berbasis Masyarakat (Sanimas), pembangunan rumah swadaya untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), rumah khusus dan pemeliharaan rutin jalan.
Sementara ke-12 kabupaten yang menjalankan program padat karya adalah Kabupaten Dharmasraya (Sumatea Barat), Muko-muko (Bengkulu), Musi Rawas (Sumatra Selatan), Lampung Tengah (Lampung), Kota Serang (Banten), Majalengka (Jawa Barat), Sragen, Grobogan, dan Cilacap (Jawa Tengah), Gorontalo (Provinsi Gorontalo), Bolaang Mongondow (Sulawesi Utara), dan Konawe (Sulawesi Tenggara).
“Pemilihan lokasi tersebut didasarkan pada jumlah petani dan jumlah pelaksana kegiatan proyek padat karya dan jumlah penerima manfaat yang cukup signifikan dalam satu lokasi desa di masing-masing kabupaten tersebut,” jelas Direktur Jenderal Sumber Daya Air Kementerian PUPR Imam Santoso, di Jakarta, Kamis (4/1/2017) kemarin.
Dia berharap dengan adanya integrasi pelaksanaan proyek padat karya di lingkungan Kementerian PUPR akan memberikan hasil yang lebih optimal bagi masyarakat di daerah tersebut.
Penulis: Yon K
