Jakarta-SuaraNusantara
Mantan Ketua PSSI, La Nyalla Mahmud Mattalitti, didampingi tim hukum akhirnya menempuh jalur hukum terkait permintaan uang Rp 40 miliar dan Rp 170 miliar untuk maju sebagai calon gubernur di Pilkada Jawa Timur 2018. Dalam waktu dekat pihaknya akan melapor ke Mabes Polri dan KPK.
Uang Rp 40 miliar itu diminta langsung oleh Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto kepada La Nyalla, saat La Nyalla melangsungkan pertemuan dengan Prabowo di Hambalang, Bogor, Sabtu (9/12/2017), bertepatan dengan Gerindra mengumumkan Mayjen (Purn) Sudrajat sebagai calon gubernur Jawa Barat.
Sedangkan permintaan uang Rp 170 miliar disampaikan oleh Ketua DPD Gerindra Jawa Timur Supriyanto kepada Tubagus Danil Hidayat, yang merupakan orang dekat La Nyalla di Pilkada Jatim.
Meski La Nyalla belum menyerahkan sejumlah uang yang diminta, dia mengaku telah mengeluarkan mahar senilai Rp 5,9 miliar yang diserahkan langsung kepada Supriyanto, serta cek senilai Rp 70 miliar yang dapat dicairkan apabila surat rekomendasi Gerindra tentang pencalonan La Nyalla sebagai cagub Jawa Timur sudah terbit.
Namun belakangan Gerindra mengusung cagub lain. La Nyalla pun merasa dirugikan karena telah keluar duit Rp 5,9 miliar.
Ketua Progres 98 Faisal Assegaf, selaku perwakilan tim hukum La Nyalla, mengatakan laporan akan dibuat ke Mabes Polri dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atas politik uang yang diduga dilakukan oknum Partai Gerindra.
“Kami minta pihak berwenang polisi dan KPK. Ada unsur pidana, karena sudah masuk politik uang,” tutur Faisal, kepada wartawan, Jumat (12/1/2018).
Dia berharap dugaan adanya politik uang itu dapat menjadi bahan untuk Kapolri Jenderal Tito Karnavian mengusut kasus tersebut. Apalagi saat ini, Mabes Polri sudah membentuk Satgas Anti Politik Uang Polri.
Di tempat terpisah, Wakil Gubernur DKI Jakarta, Sandiaga Uno, mengaku sama sekali tidak dimintai mahar oleh Ketua Umum DPP Partai Gerindra, Prabowo Subianto saat dirinya maju di Pilgub DKI 2017.
“Enggak ada. Enggak ada sama sekali. Pak Prabowo sangat profesional. Itu sudah terbukti saat mencalonkan Pak Jokowi dan Pak Ahok, waktu saya dan Mas Anies juga sama,” tegas Sandi di Balaikota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Jumat (12/1/2018).
Meski demikian, Sandi mengakui bahwa berpolitik seperti maju di pemilihan memang butuh biaya. Misalkan saat maju dalam Pilgub 2017 lalu, pihaknya menguras dompet hingga lebih dari Rp 100 miliar.
Penulis: Yon K/Rio
