Jakarta-SuaraNusantara
Direktur RSUD dr. Saiful Anwar, Malang, Jawa Timur, dr. Restu Kurnia Tjahjani, M.Kes mengatakan, BPJS Kesehatan berhutang pembayaran sebesar Rp 62,251 miliar kepada rumah sakit yang dipimpinnya.
Pengakuan Direktur RSUD dr. Saiful Anwar tersebut diceritakan oleh Ketua Tim Kunker Komisi IX DPR RI Ermalena di Malang, Jawa Timur, beberapa saat lalu.
Informasi itu akhirnya memancing keingintahuan DPR RI, apakah masalah penundaan pembayaran ini dikarenakan BPJS Kesehatan memang tidak memiliki dana atau sekadar masalah administrasi.
“Apakah penundaan tersebut masalahnya dari sisi administrasi (atau) memang tidak ada anggaran di BPJS Kesehatan,” kata Ermalena.
Ermalena yang juga Wakil Ketua Komisi IX itu melanjutkan, permasalahan BPJS Kesehatan bukan hanya terjadi di Malang, tapi hampir di seluruh Indonesia. Dan masalah terbesar memang masalah penundaan pembayaran kepada pihak rumah sakit.
Dalam momentum rapat dengan BPJS Kesehatan, sambungnya, Komisi IX berharap bahwa peserta non Penerima Bantuan Iuran (PBI) atau BPJS Mandiri harus dikejar. Karena konsepnya adalah subsidi silang.
Karena subsidi silang, maka tidak mungkin jumlah peserta BPJS Kesehatan Mandiri sekarang tidak cukup banyak untuk bisa membantu mereka sendiri. Yang terjadi saat ini, dana PBI banyak yang masuk ke BPJS Mandiri.
“Kendala lain yang dihadapi adalah banyak sekali masyarakat kita yang ikut BPJS Mandiri itu, ketika sakit mendaftar keanggotaan, namun kemudian ketika sudah sembuh lupa membayar iurannya,” paparnya.
Ermalena mengingatkan perilaku seperti itu tidaklah bijaksana. Pelayanan kesehatan memerlukan biaya yang sangat besar. “Kalau sudah sembuh, kemudian tidak membayar, artinya sebetulnya ada hak orang lain yang ia pakai. Kita berharap ini tidak terjadi,” katanya.
Komisi IX, kata Ermalena lagi, akan membicarakan masalah ini bersama BPJS Kesehatan padai rapat-rapat berikutnya.
Penulis: Yono D
