Jakarta – SuaraNusantara.com
Pemerintah RI mendesak Filipina melakukan berbagai upaya untuk membebaskan para sandera meski setiap tindakan memiliki risiko. Namun keselamatan WNI harus jadi prioritas utama. Hal itu dikatakan Wapres Jusuf kalla, di Istana Wakil Presiden, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Selasa (12/7/2016).
“Artinya masyarakat harus memahami bahwa semua itu (operasi penyelamatan) punya risiko. tidak ada yang nol risiko,” ujarnya.
JK mengingatkan agar Filipina betul-betul serius melakukan upaya pembebasan sandera WNI. Ini mengingat hingga saat ini RI masih memberlakukan moratorium batu bara ke Filipina. Jika penghentian pengiriman batu bara itu terus dilakukan, Filipina pasti akan kesulitan karena hampir seluruh kebutuhan pasokan batu baranya diimpor dari Indonesia.
Sebelumnya diketahui bahwa kasus penculikan kembali terjadi di wilayah perairan pekan lalu. Tujuh ABK, empat WNI dan tiga WNA di Kapal Pukat Tunda, ditahan oleh lima penyandera bersenjata api, di perairan Lahad Datu, Malaysia pada Sabtu (9/7).
Di tempat terpisah, Menko Polhukam Luhut Pandjaitan menyebut operasi militer belum dipertimbangkan, karena menyangkut konstitusi Filipina yang melarang ada operasi militer negara lain. Padahal sebelumnya Menhan Ryamizard Ryacudu mengatakan Indonesia sudah diizinkan masuk.
“Opsi untuk melakukan operasi militer masih kami kesampingkan karena itu menyangkut masalah konstitusi dari negara lain, yang tentu kita harus hormati ini,” terang Luhut usai melaporkan masalah penculikan kepada Presiden Jokowi di Istana Negara, Selasa (12/7/2016).
Pada Sabtu (9/7/2016) kemarin, tiga WNI masing-masing Emanuel, Lorens Koten dan Teodorus Kopong diculik lima orang bersenjata dari atas kapal ikan tempat mereka bekerja. Ketiga nelayan itu, diduga diculik oleh kelompok Mike Apo yang merupakan bagian dari kelompok Abu Sayyaf. Saat ini, aparat TNI masih melacak posisi ketiga WNI tersebut dan terus melakukan komunikasi dengan pemerintah Malaysia dan Filipina.
Hingga saat ini, tercatat total ada 10 AKB WNI yang disandera kelompok militan di Filipina. JK mengatakan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah mengirimkan surat ke pemerintah Filipina agar segera melakukan upaya pembebasan.
Pemerintah Filipina sendiri terus memerangi kelompok ekstrimis ini. Presiden Duterte telah memperingatkan kelompok Abu Sayyaf untuk menghentikan penculikan yang berujung pada permintaan tebusan dan menegaskan pada akhirnya ia akan menghadapi mereka.
Bahkan militer Filipina beberapa jam lalu telah melancarkan serangan kontra-terorisme yan menewaskan 40 anggota kelompok ekstremis Abu Sayyaf dan melukai 25 lainnya dalam dua peristiwa terpisah.
Juru bicara militer regional Mayor Jenderal (Mayjen) Filemon Tan mengatakan puluhan anggota kelompok bersenjata Abu Sayyaf tewas dalam serangan di Provinsi Sulu.
“Sebanyak 22 anggota militan tewas sementara 16 lainnya terluka dalam serangan yang dimulai sejak pekan lalu di hutan di Provinsi Sulu. Satu tentara juga tewas dalam peristiwa itu,” ujar Mayjen Tan seperti dikutip dari Asian Correspondent,Selasa (12/7/2016).
Dia menyampaikan bahwa operasi militer memang diintensifkan, berkoordinasi dengan polisi dan pemerintah Provinsi Sulu dan Basilan. “Hal ini dilakukan untuk menetralisir kelompok Abu Sayyaf,” ujarnya. (Ali)
