Suaranusantara.com- Presiden RI Prabowo Subianto pada Rabu 15 Juli 2026 menggelar rapat bersama sejumlah menteri dan pimpinan Badan Gizi Nasional (BGN) guna membahas terkait tata kelola Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdes) Merah Putih di Istana, Jakarta.
Hal ini disampaikan oleh Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan Zulkifli Hasan atau akran disapa Zulhas.
Kata Zulhas, rapat berlangsung cukup lama dimulai pukul 16.00 sampai 20.00 WIB.
“Tadi khusus kita membahas mengenai MBG nomor satu, nomor dua mengenai Koperasi Desa Merah Putih,” kata Zulhas, saat memberikan keterangan pers, Rabu malam 15 Juli 2026.
Pertama MBG, kata Zulhas, Prabowo memerintahkan BGN dalam waktu satu bulan untuk membenahi tata kelola MBG.
Selama satu bulan itu, pemerintah akan menyelesaikan persoalan-persoalan yang selama ini menjadi hambatan atau penyalahgunaan.
“Kami minta waktu satu, satu bulan. Ya, 1 bulan lagi. 1 bulan untuk menyelesaikan, merapikan,” kata Zulhas usai rapat bersama Prabowo.
Setelah dievaluasi, nanti baru dilaporkan ke Prabowo. Untuk selanjutnya diputuskan oleh Kepala Negara.
“Langkah-langkah berikutnya kami akan laporkan Bapak Presiden untuk nanti diputuskan, diberi arahan seperti apa keputusan akhirnya. Tetapi kami akan mengkaji lebih mendalam 1 bulan dari hari ini,” ujar Zulhas.
Zulhas juga menyadari bahwa dalam berjalannya program MBG ada penyalahgunaan.
“Banyak, ya. Yang penyalahgunaan, kemudian titik-titik yang sudah layak menerima, kemudian sudah begitu banyak titik yang sudah ditentukan tetapi, tetapi belum ada apa SPPG-nya. Ada yang sudah membangun tapi belum ada, banyak, banyak hal, ya,” kata Zulhas.
Kedua soal Kopdes Merah Putih, Zulhas membantah bahwa fasilitas itu menjadi ritel atau pasar swalayan, melainkan infrastruktur yang digunakan untuk penyaluran bantuan masyarakat.
“Infrastruktur apa? untuk menyampaikan barang-barang yang bantuan, bantuan sosial, kemudian barang-barang subsidi, semua nanti melalui Koperasi Desa Merah Putih, tadi keputusan sudah,” kata Zulhas.
Kemudian, Koperasi Desa Merah Putih juga akan menjadi offtaker atau pembeli dari komoditas yang dihasilkan masyarakat setempat. Khususnya ketika harga komoditas tersebut tengah anjlok.
“Dia sebagai offtaker kalau harga seperti gabah, jagung, dan lain di bawah harga yang sudah ditentukan pemerintah. Maka koperasi dia bisa offtaker sebagai pembeli produk-produk pertanian yang sudah ditentukan harganya oleh pemerintah,” terang Zulhas.
Adapun rapat dihadiri Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (Waka BGN) Agustina Arumsari dan Mayjen TNI Trenggono.
Selain itu, juga turut dihadiri oleh Menteri Perdagangan Budi Santoso, Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, Menteri Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Yandri Susanto, dan lainnya.
Discussion about this post