Suaranusantara.com – Demokrasi Indonesia tidak boleh berhenti pada satu titik. Di tengah perubahan teknologi, derasnya arus informasi, disinformasi, polarisasi, serta perubahan geopolitik dan ekonomi global, demokrasi harus terus dirawat, diperkuat, dan disesuaikan dengan tantangan zaman tanpa kehilangan pijakan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Pesan tersebut disampaikan Plt. Sekretaris Jenderal MPR RI Siti Fauziah saat bertindak sebagai Inspektur Upacara peringatan HUT ke-81 MPR/DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (31/8/2026). Upacara diikuti para pejabat dan pegawai di lingkungan Sekretariat Jenderal MPR, DPR dan DPD RI serta
dihadiri perwakilan mitra perbankan, antara lain Bank Mandiri, BNI, BRI, dan BSI. Kehadiran para peserta menjadi bagian dari momentum bersama untuk memperingati perjalanan panjang lembaga-lembaga parlemen Indonesia.
Siti Fauziah mengatakan, perjalanan 81 tahun MPR dan DPR merupakan bagian dari sejarah panjang perjuangan bangsa Indonesia dalam membangun kehidupan bernegara berdasarkan kedaulatan rakyat. MPR dan DPR telah tumbuh dan beradaptasi mengikuti dinamika masyarakat, sistem politik, dan ketatanegaraan Indonesia.
Ia mengatakan, kehadiran DPD pada 2004 semakin melengkapi sistem perwakilan dalam kehidupan ketatanegaraan Indonesia. MPR, DPR, dan DPD, menurutnya, lahir dari semangat untuk menciptakan sistem dan tata pemerintahan yang berbasis pada kedaulatan rakyat sebagaimana tercermin dalam sila keempat Pancasila.
Sebagai lembaga permusyawaratan dan perwakilan, MPR, DPR, dan DPD harus menjadi rumah bagi masyarakat dengan berbagai latar belakang. Ketiga lembaga tersebut juga harus mampu menyerap dan merepresentasikan aspirasi masyarakat sebagai salah satu rujukan dalam proses pengambilan keputusan dan kebijakan.
“MPR, DPR, dan DPD terus hadir dalam ruang publik sebagai bagian dari upaya merawat demokrasi agar semakin baik. Karena sejatinya demokrasi tidak pernah selesai pada satu titik,” ujar Siti Fauziah.
Ia menegaskan, demokrasi harus terus dirawat dan disesuaikan dengan tantangan zaman tanpa menghilangkan fondasi nilai-nilai Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945. Menurutnya, kemampuan beradaptasi menjadi penting agar demokrasi tetap relevan dengan perkembangan kehidupan masyarakat.
Siti Fauziah mengingatkan bahwa perkembangan teknologi dan arus informasi yang bergerak tanpa batas telah memperluas ruang partisipasi publik. Namun, perkembangan tersebut juga menghadirkan tantangan berupa disinformasi dan polarisasi yang dapat menggerus kepercayaan publik serta mengancam kohesi sosial.
Karena itu, persatuan dan kesatuan bangsa tidak cukup dijaga hanya melalui seruan. Persatuan harus dirawat melalui pendidikan, dialog, keteladanan, serta kemampuan menghadirkan ruang bagi perbedaan untuk dikelola menjadi kekuatan. Identitas kebangsaan juga harus semakin kokoh agar Indonesia mampu mengikuti kemajuan dunia tanpa kehilangan jati dirinya.
Selain itu, perubahan geopolitik, transformasi ekonomi digital, perubahan iklim, ketahanan pangan dan energi, serta dinamika sosial menjadi tantangan yang harus diantisipasi. Untuk itu, penguatan kelembagaan harus berjalan seiring dengan pemanfaatan teknologi untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan pelaksanaan tugas.
Siti Fauziah mengajak seluruh jajaran Sekretariat Jenderal MPR, DPR, dan DPD RI untuk terus melakukan evaluasi, mampu membaca perubahan, berinovasi, serta memperkuat koordinasi dan kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan. Profesionalisme dan integritas, katanya, harus menjadi landasan dalam menjaga marwah kelembagaan dan memberikan pelayanan terbaik.
“Marilah kita jadikan peringatan hari ulang tahun ini sebagai titik tolak untuk bekerja lebih baik, bergerak lebih cepat, berpikir lebih terbuka, dan memberikan pengabdian yang lebih bermakna,” katanya.
Discussion about this post