Kabupaten Pandeglang – Pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) sembilan Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kabupaten Pandeglang yang terbukti korupsi tinggal menunggu tanda tangan Bupati Irna Narulita.
Kasubag Perundang-undangan Bagian Hukum Setda Pandeglang Rd. Karna Suyana mengatakan, setelah menerima disposisi dari Irna, bagian hukum langsung membuat produk hukum dan tinggal menunggu paraf koordinator serta tanda tangan Irna.
“Kalau tidak ada perubahan atau perbaikan, maka keputusan PTDH tinggal paraf Kepala BKD, Kabag Hukum, Asda Bagian Pemerintahan, Pak Sekda dan langsung tanda tangan bupati,” kata Karna, Jum’at (12/7/2019).
Menurutnya, jika tidak ada perubahan dari BKD dalam proses pembuatan produk hukum PTDH, maka akan cepat diundangkan. Kata dia, proses tersebut bisa rampung sebelum tanggal 14 Juli sesuai dengan edaran Kemendagri yang diterbitkan pada 1 Juli 2019 lalu.
“Insya Allah bisa. Sebetulnya secara teknis kami sudah koordinasi dari awal Juli,” ucapnya
Sementara itu, Kepala BKD Pandeglang Ali Fahmi Sumanta mengakui, pemecetan tersebut akan merugikan Pemkab Pandegkang karena mengurangi pegawai.
“Kami merasa rugi jika 9 ASN ini dipecat, karena di satu sisi kami kekurangan pegawai. Sekalinya ada pembukaan tidak sesuai dengan kebutuhan,” katanya.
Dari data yang diperoleh, ada 12 ASN yang terlibat korupsi. Tiga di antaranya yakni NH, R dan TS sudah dipecat setelah inkrah. Sementara, 9 ASN lainnya adalah AAA, AMN, D, EM, HS, ES, STD, AW, dan IN.(aep/and)
Discussion about this post