Begini Arah Politik Luar Negeri Ganjar Jika Terpilih Sebagai Presiden

Suaranusantara.com- Ganjar Pranowo, Calon Presiden Nomor Urut 3, menegaskan rencananya untuk mengubah arah politik luar negeri Indonesia agar lebih sesuai dengan tuntutan ekonomi saat ini.

Menurutnya, perubahan kebijakan ini diharapkan akan menarik investasi asing dan membuka lebih banyak peluang kerja untuk penduduk Indonesia.

Dalam pernyataannya, Ganjar mengungkapkan pentingnya melakukan penyesuaian politik luar negeri yang bebas aktif dengan kondisi ekonomi terkini. Menurutnya, langkah ini menjadi kunci untuk memperluas investasi dan menciptakan lapangan kerja yang lebih luas bagi seluruh rakyat Indonesia.

“Kita musti betul-betul bisa melakukan redefinisi terhadap politik luar negeri yang bebas aktif, dan disesuaikan dengan kondisi kekinian,” kata Ganjar saat menyampaikan Visi Misi & Program Kerja pada Debat Ketiga Capres yang diselenggarakan Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI di Istora Senayan, Jakarta, Minggu (7/1/2024).

Ganjar yang hadir didampingi Calon Wakil Presiden (Cawapres) Mahfud MD mengatakan, telah membaca sekaligus mencatat berbagai persoalan luar negeri, pertahanan, dan keamanan yang harus diselesaikan Indonesia.

Disebutkan, persoalan terkait politik luar negeri, Indonesia konsisten untuk mengutamakan kepentingan nasional sebagai hal utama.

“Politik luar negeri kita adalah alat negosiasi terhadap dunia luar tapi kepentingan nasional harus nomor satu. Kenapa itu menjadi penting? Karena kita musti betul-betul bisa melakukan redefinisi politik luar negeri yang bebas aktif, dan disesuaikan kondisi kekinian,” jelas dia.

Ia mengatakan, Indonesia sebagai bagian integral warga dunia perlu untuk memilih, memilah, dan memprioritaskan yang menjadi kekuatan serta keinginan bangsa dan negara Indonesia.

“Rakyat butuh untuk bekerja. Rakyat butuh lapangan kerja lebih banyak, Investasi harus lebih banyak, maka kita mesti memperkuat infrastruktur diplomasi kita. Duta Besar dan para diplomat mesti diberi penugasan-penugasan untuk membereskan kepentingan nasional dalam konteks ekonomi kekinian,” jelas dia.